Media Kampung – Dody Hanggono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, secara tertutup melantik Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air pada 1 Mei 2026, hari libur nasional.

Acara pelantikan berlangsung tanpa undangan media, berbeda dengan kebiasaan seremonial terbuka yang biasanya dilakukan.

Arnold Aristoteles lahir pada 10 Maret 1969 di Teon Nila Serua, Maluku Tengah, dan menamatkan Akademi Militer pada tahun 1991 dengan jurusan teknik.

Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer serta menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi di Lemhannas sebelum ditunjuk memimpin Dirjen SDA.

Sebagai Dirjen SDA, Arnold bertanggung jawab atas penyediaan air bersih, pengelolaan sumber daya air, dan penanggulangan banjir yang menjadi prioritas publik.

Dody Hanggono, yang dilantik menjadi Menteri PU pada 2024, memiliki latar belakang teknik sipil dan pengalaman luas dalam proyek infrastruktur nasional.

Dody menegaskan, “Penguatan organisasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari statecraft untuk melayani masyarakat”.

Pengungkapan harta Arnold melalui LHKPN pada 27 Maret 2025 mencatat total aset sebelum dikurangi hutang sebesar Rp 781,5 juta.

Aset properti utama adalah tanah dan bangunan seluas 541 meter persegi di Kota Cimahi, dengan nilai taksiran Rp 500 juta.

Selain itu, ia memiliki sebidang tanah seluas 2.760 meter persegi di Kabupaten Maluku Tengah yang dinilai Rp 30 juta.

Kendaraan yang dimiliki meliputi Toyota Innova tahun 2020 dengan nilai Rp 125 juta dan Innova Zenix tahun 2024 senilai Rp 575 juta.

Aset lain meliputi kas dan setara kas Rp 100 juta serta harta bergerak lain sebesar Rp 1,5 juta, sementara hutang tercatat Rp 550 juta.

Setelah mengurangi hutang, total kekayaan bersih Arnold tetap di bawah satu miliar rupiah, tepatnya Rp 781,5 juta.

Arnold kini telah memulai tugasnya, menitikberatkan pada program penyediaan air bersih dan mitigasi banjir, sementara Dody mengawasi implementasi kebijakan PU secara nasional.

Penunjukan pada hari merah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, namun belum ada protes resmi dari publik atau lembaga pengawas.

Kedua tokoh menunjukkan sinergi antara latar belakang militer dan sipil dalam pengelolaan sumber daya air, sebuah dinamika politik yang patut terus dipantau.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.