Media Kampung – 12 April 2026 | Penyerangan terhadap Andrie Yunus di Surabaya pada 10 April 2024 memicu aksi solidaritas luas, sementara Koalisi Sipil menuntut Mahkamah Konstitusi mempercepat proses gugatan terhadap Undang-Undang TNI.
Andrie Yunus, mantan anggota DPR dan aktivis hak asasi, menjadi korban penyiraman air keras yang diyakini berasal dari kelompok tak dikenal, menimbulkan luka ringan namun menimbulkan keresahan politik.
Koalisi Sipil yang terdiri dari LSM Hak Asasi Manusia, organisasi mahasiswa, dan partai progresif menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK pada 12 April, menuntut transparansi identitas pelaku serta penegakan hukum yang tegas.
Dalam pernyataan resmi, Ketua Koalisi Sipil, Dr. Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa serangan terhadap Andrie merupakan upaya mengintimidasi kritikus Undang-Undang TNI yang baru disahkan tahun lalu.
Ia menambahkan, “Jika Mahkamah Konstitusi tidak mempercepat peninjauan UU TNI, ancaman serupa akan terus mengintai ruang publik dan kebebasan berpendapat.”
Undang-Undang TNI yang disahkan pada Desember 2023 memberikan wewenang militer lebih luas dalam urusan sipil, menimbulkan protes luas dari kalangan hak asasi karena dianggap melanggar prinsip demokrasi.
Sebanyak 15 anggota Koalisi Sipil mengajukan permohonan judicial review ke MK pada 9 April, menyoroti klausul yang memungkinkan militer mengintervensi operasi keamanan dalam negeri tanpa kontrol parlementer.
Menanggapi tekanan publik, Sekretaris Mahkamah Konstitusi, Dr. Lina Sari, menyatakan bahwa proses pengujian konstitusional akan dipercepat, namun tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa MK tidak dapat mengabaikan bukti-bukti pelanggaran hak asasi yang muncul setelah penyerangan Andrie, dan akan mempertimbangkan implikasi politiknya.
Sementara itu, kepolisian Surabaya telah mengidentifikasi tiga tersangka yang diduga terlibat dalam penyiraman, namun belum ada penangkapan karena proses penyelidikan masih berlangsung.
Pengamat politik, Prof. Rina Hidayat, mencatat bahwa kasus ini menandai titik kritis dalam hubungan antara militer dan masyarakat sipil, serta dapat menjadi katalisator reformasi legislatif.
Hingga saat ini, Andrie Yunus masih dalam perawatan di rumah sakit, sementara Koalisi Sipil menanti keputusan MK yang diharapkan keluar paling lambat akhir Mei 2024.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan