Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk program sekolah swasta gratis pada 2027. Program itu disiapkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemenuhan hak pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk di sekolah swasta.

“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Meski demikian, Lalu menegaskan tidak semua sekolah swasta otomatis masuk dalam program tersebut. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Menurutnya, sebagian sekolah swasta memiliki fasilitas dan keunggulan tersendiri, termasuk menerapkan kurikulum internasional sebagai tambahan kurikulum nasional. Karena itu, penentuan sekolah penerima program tidak dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa penilaian.

“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar Lalu.

Lalu menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun daftar sekolah swasta yang akan masuk dalam program tersebut. Ia menyebut ada sekolah swasta yang menggunakan kurikulum nasional sekaligus kurikulum tambahan seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.

“Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB, Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada rincian mengenai kriteria verifikasi, mekanisme penyaluran anggaran, maupun jumlah sekolah swasta yang akan menerima program. Informasi tersebut masih menunggu penyusunan daftar oleh Kemendikdasmen.