Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyebut anggaran program revitalisasi sekolah yang telah disepakati DPR bersama pemerintah mencapai sekitar Rp 14,2 triliun. Namun, anggaran tersebut baru mencakup perbaikan terhadap 10.470 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Jumlah itu masih jauh dari target Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang ingin merevitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027. DPR berharap pemerintah dapat memenuhi target tersebut karena perbaikan fasilitas pendidikan masih dibutuhkan di berbagai daerah.
“Jadi kalau Mendikdasmen mengatakan 100 ribu, ya tentu harapan kita semua bisa mencukupi 100 ribu. Karena dari rapat terakhir kemarin, baru diputuskan DPR bersama pemerintah sepakat menganggarkan sekitar Rp 14,2 triliun untuk 10.470 sekolah se-Indonesia,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Lalu, 10.470 satuan pendidikan yang masuk dalam program revitalisasi mencakup berbagai jenjang, mulai dari kelompok bermain hingga SMA dan SMK. Program ini menyasar sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
Selain perbaikan bangunan, pemerintah juga perlu melengkapi fasilitas penunjang pembelajaran yang belum tersedia di sejumlah sekolah. Lalu menyebut sejumlah sekolah bahkan belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), perpustakaan, hingga unit kesehatan sekolah (UKS).
“Revitalisasi itu ya dari seluruh satuan pendidikan, kemudian bagi sekolah-sekolah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah, kemudian sekolah yang MCK-nya juga belum ada bahkan, kemudian belum punya perpustakaan, UKS, dan sebagainya,” ujar Lalu.
Ia menambahkan, Presiden menginginkan seluruh sekolah di tanah air, tanpa terkecuali, mulai dari satuan pendidikan paling rendah sampai menengah atas, diperbaiki dan layak digunakan untuk proses belajar mengajar.
Lalu menegaskan perbaikan fasilitas pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Prioritas di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal tentunya itu menjadi prioritas. Kami juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan revitalisasi ini tidak boleh ada ketimpangan, tidak boleh ada kesenjangan antarwilayah. Kita tahu hari ini bahwa di daerah-daerah 3T sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan Jawa-sentris,” kata Lalu.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program revitalisasi tidak terpusat di Pulau Jawa maupun Sumatera. Menurutnya, pemerataan perhatian terhadap seluruh daerah menjadi bagian penting agar hasil pembangunan pendidikan dirasakan secara merata.














