Hadapi Dilema Pendanaan di Sekolah, Menurut Inspektorat dan Polresta Banyuwangi Seperti ini Solusinya!
Banyuwangi – Inspektorat Kabupaten Banyuwangi bersama Unit Pemberantasan Pungli Polresta Banyuwangi menggelar sosialisasi “Saber Pungli & Gesah Bareng” di Ballroom Harvest Licin, Rabu (21/11/2024). Acara ini dihadiri perwakilan Komite Sekolah dan Madrasah se-Kabupaten Banyuwangi.
Sejumlah narasumber hadir dalam acara tersebut, di antaranya Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Lutfi; Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Dewa Putu; Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H.; dan Kasat Binmas Polresta Banyuwangi, Kompol Toni Irawan, yang menjadi narasumber utama.
Kompol Toni Irawan memaparkan dampak negatif pungutan liar (pungli) dan strategi pencegahannya. AKBP Dewa Putu mengingatkan pentingnya menaati Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang sumbangan sukarela. “Sumbangan diperbolehkan, tetapi pungutan dengan nominal tertentu melanggar aturan,” tegasnya.
Muhammad Lutfi menjelaskan perbedaan sumbangan dan pungutan, sementara Rustamaji Yudica Adi Nugraha menegaskan bahwa setiap laporan pungli akan dianalisis niatnya. “Jika niat komite untuk memajukan sekolah tanpa kesengajaan melanggar hukum, tidak akan diproses hukum,” jelasnya.
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan keluhan dan masukan dari peserta. Perwakilan komite sekolah menyampaikan bahwa larangan pungutan dengan nominal tertentu menghambat program sekolah, karena dana BOS tidak mencukupi. Mereka merasa dihadapkan pada dilema antara memajukan sekolah dan menaati aturan.
AKBP Dewa Putu menanggapi keluhan tersebut dengan menyarankan agar komite sekolah diisi oleh individu yang matang dan siap menghadapi tantangan. “Peran komite itu mulia, tetapi jika salah strategi, niat baik bisa berujung masalah hukum,” pungkasnya.
Acara ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih realistis dan fleksibel untuk mendukung kemajuan pendidikan.
