Media Kampung, Serang – Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) Ardi Andono menegaskan bahwa kawasan konservasi Ujung Kulon tidak dapat dieksploitasi untuk kegiatan tambang. Penegasan itu muncul setelah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten.
Keduanya meminta publik tidak menyamakan penetapan wilayah pertambangan dengan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Status WUP dinilai tidak otomatis membuka jalan bagi aktivitas tambang di kawasan yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa tersebut.
Andra mengatakan, pemerintah tetap harus memeriksa kesesuaian tata ruang dan ketentuan perundang-undangan sebelum memberikan izin eksplorasi. “Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan,” kata Andra kepada wartawan di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan itu merespons masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.KMB.01MEM.B2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Andra menyatakan Pemprov Banten akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM, meski belum memastikan apakah akan mengusulkan perubahan atau pembatalan keputusan menteri tersebut.
“Iya, kita akan sampaikan (ke Kementerian ESDM). Paling tidak yang bisa saya sampaikan tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa melakukan eksplorasi. Itu kan bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya,” ujarnya.
Andra menjelaskan, proses penetapan wilayah pertambangan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Namun, ia tidak merinci komunikasi antarlembaga dalam penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon dan menyarankan pertanyaan lebih lanjut diarahkan ke Kementerian ESDM.
Sementara itu, Kepala BTNUK Ardi Andono menegaskan kawasan konservasi Ujung Kulon tidak masuk wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Ia merujuk Kepmen ESDM Nomor 65.KMB.01MEM.B2026 dan menyatakan peta tersebut justru mengecualikan TNUK serta Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari wilayah pertambangan.
“Kalau dicek yang diramaikan di media, justru semua wilayah Banten bisa ditambang, kecuali TNUK dan TNGHS. Cuma media membungkusnya terbalik,” kata Ardi.
Ardi menegaskan status konservasi Ujung Kulon tidak berubah. Kawasan tersebut memiliki kedudukan penting sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sekaligus habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). “TNUK telah ditunjuk World Heritage UNESCO, juga Geopark, sehingga tidak mungkin ada yang mengganggu dan mengubah,” ujarnya.
TNUK memiliki luas sekitar 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Kawasan ini menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.













