Media Kampung, Pandeglang – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang belum memperbarui data penyusutan lahan persawahan sepanjang 2026. Padahal, alih fungsi lahan akibat pembangunan perumahan, pergudangan, hingga proyek strategis nasional (PSN) terus berlangsung di daerah tersebut.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian (PSP) DPKP Pandeglang, Lisma Wiliani, mengakui pihaknya belum membahas pembaruan data bersama instansi terkait. Berdasarkan data 2024, penyusutan lahan pertanian di Pandeglang mencapai sekitar 600 hektare.
“Kami belum ada rapat kembali dengan tim PUPR maupun Bappeda untuk membahas pembaruan data tersebut,” kata Lisma, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pembaruan data penyusutan lahan memerlukan koordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ATRBPN, Bappeda, dan lembaga perizinan. Hingga November 2026, DPKP belum memiliki angka terbaru untuk memastikan luas lahan yang beralih fungsi.
Di sisi lain, DPKP mencatat luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mencapai 46.684,19 hektare. Angka itu lebih besar dibandingkan hasil kajian sebelumnya yang mencatat 45.755 hektare.
Lisma menegaskan, kenaikan angka tersebut tidak mencerminkan penambahan sawah secara fisik. Perbedaan data muncul karena kajian pada 2017 baru mencakup sekitar 80 persen wilayah Pandeglang. Pemerintah pusat kemudian melakukan verifikasi dan penyesuaian data.
“Kalau secara kasatmata mungkin memang kita anggapnya penyusutan. Tapi secara hasil kajian, untuk saat ini tidak ada penyusutan,” ujarnya.
Menurut Lisma, pemerintah telah memperhitungkan dampak pembangunan PSN dan kebutuhan pembangunan lainnya dalam perencanaan tata ruang. Namun, tanpa pembaruan data, DPKP belum dapat memastikan kondisi terkini alih fungsi lahan pertanian di Pandeglang.
Untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman penyusutan sawah, DPKP mengandalkan program peningkatan indeks pertanaman (IP). Program Kementerian Pertanian itu mendorong petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.
Bidang PSP mendukung program tersebut melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Sementara target peningkatan indeks pertanaman menjadi tanggung jawab Bidang Tanaman Pangan.
“Program dari Kementerian Pertanian utamanya peningkatan indeks pertanaman. Jadi, yang tadinya satu kali tanam menjadi dua kali tanam. Kami membantu menunjang sarana dan prasarananya,” pungkasnya.













