Media Kampung, Cilegon – Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Ari Muhammad, menegaskan polemik tuntutan kenaikan honorarium RT dan RW tidak boleh dipandang semata dari sudut kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, persoalan itu menyangkut konsistensi kepemimpinan, penghargaan atas pengabdian, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ari untuk menyikapi pernyataan Wali Kota Cilegon, Robinsar, yang belakangan menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk soal ajakan kepada RTRW yang keberatan agar mundur.
Kepada BantenNews.co.id pada Minggu, 8 November 2026, Ari menilai pernyataan yang mempersilakan RTRW mundur bukan jawaban yang tepat atas persoalan kesejahteraan mereka. Ia mengingatkan bahwa kenaikan honorarium RTRW sebesar 15 persen per tahun merupakan bagian dari janji politik pasangan Robinsar-Fajar kepada masyarakat.
“Kalau Wali Kota tidak mampu merealisasikan janji politik itu, cukup sampaikan saja dengan data, bukan malah meminta RTRW mundur,” ujar Ari.
Menurut Ari, kondisi fiskal daerah memang bisa berubah. Namun, perubahan kondisi anggaran tidak serta merta menghapus tanggung jawab untuk menjelaskan dan memperjuangkan janji tersebut, terlebih untuk menjawab kepedulian pemerintah atas peran RTRW sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ari juga menyinggung makna pengabdian. Menjadi ketua RTRW, katanya, memang bentuk pengabdian, tetapi pengabdian tidak boleh dimaknai sebagai kesediaan menerima apa pun tanpa perhatian terhadap kesejahteraan dan beban tugas yang diemban.
Anggota Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa ini menilai eksekutif semestinya mampu menunjukkan cara merealisasikan komitmen tersebut, terutama melalui kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam berinovasi dan mendongkrak pendapatan daerah.
“Kita tidak sedang memperdebatkan besar kecilnya honorarium semata. Kita sedang berbicara tentang konsistensi kepemimpinan, penghargaan terhadap pengabdian, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya,” tegas Ari.
Dalam kapasitasnya di parlemen, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyadari pentingnya tanggung jawab politik untuk mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan komitmen kepala daerah tetap diperjuangkan. Ari menyebut agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 akan menjadi momentum untuk menyampaikan persoalan janji politik tersebut, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar).
“Kebetulan kita nanti juga akan ada agenda RKA 2027, tentu akan kami sampaikan persoalan janji politik ini, termasuk saya berkoordinasi dengan teman-teman Banggar untuk lebih mendalami realisasi persoalan ini,” tandasnya.














