Media Kampung, Serang – Pemerintah Provinsi Banten mengkaji pengalihan sejumlah pos belanja untuk mendukung rencana kenaikan anggaran bantuan sosial atau bansos hingga lima kali lipat pada 2027. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan belum dipastikan karena pemerintah daerah masih memvalidasi calon penerima.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Babar Suharso, mengatakan pembahasan masih berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Banten. Menurut dia, Pemprov Banten juga sedang mengoreksi alokasi bansos dalam rancangan anggaran 2027.

“Ya itu makanya mau dikoreksi,” kata Babar saat menanggapi alokasi bansos dalam KUA-PPAS 2027 yang disebut menurun.

Babar menyebut pemerintah provinsi akan mengoptimalkan pos belanja yang memungkinkan untuk dialihkan. Ia menegaskan bahwa kenaikan bansos menjadi salah satu prioritas pimpinan daerah.

“Yang pasti kita optimalkan belanja-belanja yang bisa dialihkan. Ini prioritas instruksi pimpinan, kita akan akomodasi,” ujarnya.

Meski begitu, Babar belum memerinci kebutuhan anggaran untuk merealisasikan target kenaikan lima kali lipat itu. Menurut dia, pemerintah harus memastikan jumlah penerima lebih dulu agar perhitungan anggaran tidak meleset.

Pemprov Banten juga akan memvalidasi data calon penerima dengan mengacu pada kelompok desil 1-4. Babar menegaskan basis penerima menjadi titik awal sebelum anggaran disiapkan.

“Intinya kita pada basis penerima dulu. Sasaran penerimanya kita validasi berapa orang, baru kita siapkan anggaran. Datanya harus valid dulu, harus desil 1-4,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menargetkan anggaran bansos 2027 naik lima kali lipat dibandingkan tahun ini. Target itu disampaikan pada 30 Oktober 2026, meski ia mengakui kemampuan anggaran daerah tetap harus dihitung secara realistis.

Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan Rp8,1555 miliar untuk program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga. Anggaran tersebut menyasar 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) di delapan kabupaten dan kota, dengan bantuan Rp500 ribu untuk setiap keluarga.

Jika menggunakan alokasi 2026 sebagai dasar, target kenaikan lima kali lipat berpotensi membawa anggaran program itu menjadi sekitar Rp40,77 miliar pada 2027. Pemerintah provinsi, namun, belum menyatakan angka tersebut sebagai patokan resmi karena masih menunggu hasil validasi penerima dan pembahasan anggaran lanjutan.

Andra mengatakan bansos ditujukan untuk melindungi masyarakat rentan dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi calon penerima agar bantuan tepat sasaran.

Dalam penyaluran tahap pertama, Pemprov Banten memberikan bantuan kepada 7.258 keluarga. Tahap kedua dijadwalkan pada Desember 2026 dengan sasaran 9.053 keluarga. Pemerintah kabupaten dan kota mengusulkan calon penerima, lalu Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data serta mencocokkannya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Banten langsung ke rekening penerima. Andra juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memotong bantuan atau meminta imbalan dalam proses penyaluran.

“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun,” kata Andra.

Rencana kenaikan bansos ini kini bergantung pada hasil pembahasan anggaran dan pemutakhiran data penerima. Pemprov Banten belum menyampaikan jadwal final penetapan besaran anggaran untuk 2027.