Komisi IV DPRD Solo: Penutupan Sementara SPPG Bentuk Pengawasan Program MBG, Bukan Kegagalan

Media Kampung – Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menilai penutupan sementara delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sugeng, langkah tersebut menunjukkan bahwa standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar dijalankan di lapangan.

Ia menegaskan seluruh penyelenggara program wajib memenuhi ketentuan, termasuk terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Kalau ada yang tidak sesuai standar, ya memang harus diperbaiki. Program MBG ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh ketentuan, termasuk pengelolaan limbahnya, harus dipenuhi,” kata Sugeng saat dihubungi Media Kampung, Senin, 8 Juni 2026.

372 SPPG di Jatim Ditutup Sementara, Belum Kantongi Sertifikat Higiene

P Pemerintahan

6 hari

Sugeng menilai tindakan penghentian sementara operasional SPPG bukan bentuk kegagalan program, melainkan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Dengan demikian, makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat dapat dipastikan diproduksi melalui prosedur yang memenuhi standar.

Menurut Sugeng, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Aspek kesehatan lingkungan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan dapur MBG. Karena itu, setiap temuan ketidaksesuaian perlu segera ditindaklanjuti dengan perbaikan.

Insentif Rp6 Juta per Hari Diberikan pada 1.720 SPPG yang Ditutup Sementara, Kata Kepala BGN

P Pemerintahan

40 hari

“Langkah penutupan sementara ini justru bagian dari pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga. Setelah memenuhi ketentuan, tentu bisa kembali beroperasi melayani masyarakat,” ujarnya.

Sugeng berharap pengelola SPPG yang saat ini dihentikan sementara dapat segera melakukan penyesuaian sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh dapur MBG agar standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Kota Surakarta.

Menhub Minta Penutupan Rest Area KM 57 Jika Tidak Diperbaiki

P Pemerintahan

60 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.