Media Kampung – 11 April 2026 | Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan pentingnya kebijakan kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi yang telah mengimplementasikan skema WFH secara luas.
Ia menilai bahwa penerapan WFH dapat meminimalisir waktu perjalanan pegawai, menurunkan beban biaya operasional, serta memberi ruang bagi ASN untuk fokus pada pelayanan publik yang lebih responsif. Menurut Bima, hasil awal menunjukkan penurunan signifikan pada penggunaan ruang kantor dan konsumsi energi.
Bima Arya memuji upaya Pemerintah Kota Bekasi yang secara cepat menyesuaikan regulasi internal, menyediakan perangkat teknologi, serta melatih staf dalam penggunaan platform kolaborasi daring. Kota tersebut menjadi contoh praktis bagi daerah lain dalam mengoptimalkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya bersifat temporer, melainkan menjadi bagian integral dari transformasi digital pemerintahan yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan sistem e‑government, ASN dapat mengakses data secara real‑time, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas.
Dalam diskusi, Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan WFH memerlukan dukungan infrastruktur jaringan yang handal serta standar keamanan siber yang ketat. Tanpa perlindungan data yang memadai, risiko kebocoran informasi publik dapat mengancam kepercayaan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua fungsi ASN dapat dijalankan secara virtual, sehingga perlu adanya evaluasi tugas yang bersifat kritis dan memerlukan kehadiran fisik. Penentuan prioritas ini diharapkan dapat menghindari penurunan kualitas layanan di sektor‑sektor strategis seperti kesehatan dan keamanan.
Bima Arya menegaskan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai efektivitas kebijakan WFH, termasuk pengukuran indikator kinerja dan kepuasan pengguna layanan. Data tersebut akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan di tingkat nasional.
Ia menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam pilot project WFH, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelaraskan regulasi. Kerjasama ini diharapkan mempercepat adopsi model kerja fleksibel di seluruh pemerintahan pusat dan daerah.
Pihak Pemerintah Kota Bekasi melaporkan bahwa sejak penerapan WFH, produktivitas pegawai meningkat sebesar 12 persen, sementara kepuasan warga terhadap layanan online naik menjadi 85 persen. Angka-angka tersebut mencerminkan potensi besar WFH dalam menciptakan birokrasi yang lebih adaptif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan