Media Kampung – Polri memastikan proses sidang kode etik profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tetap berjalan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Susunan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menyidangkan perkara tersebut akan ditentukan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo Sigit dalam penegakan etik. Menurut dia, semua terduga pelanggar akan diproses sesuai sistem dan prosedur yang berlaku di Polri.

Susunan majelis sidang ditentukan Kapolri

Isir menyebut penentuan perangkat komisi sidang menjadi kewenangan Kapolri. Ia belum merinci siapa saja yang akan duduk dalam majelis KKEP untuk perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, anggota KKEP wajib memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Ketentuan itu menjadi dasar dalam penyusunan majelis sidang etik.

Sidang etik tetap berlanjut untuk terduga lain

Selain Listyo Sigit, Polri juga menegaskan proses sidang etik terhadap terduga pelanggar lain akan terus berjalan. Namun, sidang untuk tiga terduga lainnya belum bisa digelar karena masih menunggu pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyatakan bahwa proses persidangan terhadap personel yang terseret kasus itu masih akan dilaksanakan. Ia belum mengungkap jadwal rinci sidang berikutnya, tetapi memastikan prosesnya tidak berhenti.

Latar kasus dugaan penyadapan

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam penanganan perkara tersebut, Polri menetapkan empat personel sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Berdasarkan keterangan yang pernah disampaikan penyidik, dugaan penyadapan terjadi pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri, Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk pemasukan sejumlah nomor telepon ke sistem tanpa prosedur verifikasi dan dasar penegakan hukum yang semestinya.

Selain itu, penyidik menelusuri dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam perkembangan sebelumnya, tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso dilaporkan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi disebut belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Sidang etik dan proses pidana berjalan terpisah

Polri menegaskan bahwa sidang etik KKEP merupakan proses internal yang berjalan terpisah dari penanganan perkara pidana. Artinya, pemeriksaan etik dan proses hukum pidana dapat berlangsung bersamaan sesuai kewenangan masing-masing.

Sebelumnya, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH setelah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11). Majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela, meski yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan itu.

Dalam sidang tersebut, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ia juga disebut melanggar sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.