Media Kampung – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah akan bergerak cepat menanggapi kabar adanya sejumlah nelayan Indonesia yang ditahan di Papua Nugini.
Ia menyebut penanganan itu akan melibatkan Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat ditemui usai melantik pengurus DPN Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis.
Cak Imin tidak menjelaskan lebih jauh soal kronologi penahanan maupun identitas para nelayan yang disebut dalam kabar yang beredar. Karena itu, informasi yang saat ini dapat dipastikan baru sebatas respons pemerintah untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial menyebut ada 67 anak buah kapal (ABK) atau nelayan Indonesia yang ditahan di wilayah Bomana dan Daru, Papua Nugini. Unggahan itu juga menarasikan kondisi para nelayan yang memprihatinkan serta meminta bantuan pemerintah untuk melakukan diplomasi dan advokasi.
Hingga keterangan Cak Imin disampaikan, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai status para nelayan, dasar penahanan, maupun perkembangan diplomatik yang sedang ditempuh. Situasi ini membuat langkah koordinasi antarlembaga menjadi penting agar informasi yang beredar dapat segera diverifikasi dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.














