Media Kampung, Sukoharjo – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan penggerebekan dan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dilakukan jajaran Polres Sukoharjo bersama Polda Jawa Tengah. KPAI menilai tindakan itu mengabaikan aspek perlindungan dan hak-hak anak yang berada di lokasi saat operasi berlangsung.

Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyampaikan keberatan itu dalam konferensi pers pada Senin. Menurut dia, penegakan hukum tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, terlebih jika terdapat anak-anak di lingkungan tempat kejadian.

Desakan KPAI

KPAI meminta kepolisian melakukan pengusutan secara terbuka dan transparan di internal kepolisian untuk memastikan apakah tindakan personel di lapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan prosedur tetap (protap) yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, KPAI menilai perlu ada penertiban dan proses etik terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Aris juga menegaskan bahwa tindakan penggerebekan tersebut, menurut penilaian KPAI, banyak melanggar konteks perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. KPAI menyatakan telah turun tangan melakukan pengawasan terhadap kondisi anak-anak yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

Pendampingan untuk anak

Selain pengawasan, KPAI menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memberikan pendampingan trauma healing. Menurut keterangan KPAI, anak-anak yang terdampak sudah dikembalikan ke rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya berada di rumah salah satu orang tua.

Langkah pendampingan itu disebut penting agar anak-anak yang berada di lingkungan rumah pengajian tersebut dapat pulih dari dampak psikologis setelah peristiwa penggerebekan.

Sikap Polri

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para pihak yang terdampak, termasuk santriwati. Ia mengatakan Polri memahami peristiwa itu menimbulkan rasa takut, tetapi menegaskan penggeledahan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Johnny juga menyebut Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Ia menegaskan tindakan penegakan hukum tersebut bukan untuk memberi stigma kepada pesantren.

Terkait keluhan masyarakat atas pelaksanaan penggeledahan, Polri menyatakan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Polri juga menyebut pendalaman diperlukan agar setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.

Latar peristiwa

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah yang disampaikan Polri, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan … Namun, dalam informasi yang tersedia, rincian perkara tersebut belum dijelaskan secara lengkap.

Karena itu, fokus utama yang kini mengemuka bukan hanya pada proses penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan anak dan evaluasi prosedur aparat saat bertugas di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.