Media Kampung, Semarang – Polisi mengungkap motif kasus pengeroyokan yang dilakukan sembilan santri terhadap teman sesama penghuni pondok pesantren di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku disebut tidak terima karena korban dilaporkan mengonsumsi minuman keras.

Kasat Res PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Srinitri menyampaikan hal itu dalam keterangannya, Rabu (18/11). Menurutnya, peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan sebelumnya.

Srinitri menjelaskan, persoalan bermula dari laporan mengenai sejumlah santri yang kedapatan mengonsumsi minuman keras saat masa libur pondok pada Juli 2026. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti pihak pondok bersama pihak sekolah melalui pembinaan pada 20 Oktober 2026 dan pemanggilan orang tua pada 27 Oktober 2026.

Korban yang berusia 15 tahun itu kemudian didatangi para pelaku. Mereka menuduh korban melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pondok dan sekolah. Meski korban membantah mengetahui atau melaporkan persoalan itu, sembilan orang yang diduga terlibat tetap melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.

Akibat kejadian itu, korban mengalami keluhan kesehatan hingga akhirnya mendapat penanganan medis. Ia mengalami sesak napas dan dibawa pengurus pondok ke sebuah klinik sebelum dirujuk ke rumah sakit.

“Dari informasi awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian dada dan kepala korban,” ungkap Srinitri.

Polisi menyatakan telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, menjenguk korban di rumah sakit, serta berkoordinasi dengan pihak keluarga. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian, mengumpulkan informasi dan bukti pendukung, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Srinitri menambahkan, penyidik juga masih berkoordinasi dengan orang tua korban terkait proses pelaporan resmi. Sebab, hingga saat ini keluarga belum melaporkan kasus tersebut secara resmi.

Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, polisi menyatakan mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas dan privasinya. Polisi juga memastikan proses penanganan berjalan profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur pemeriksaan terhadap anak.