Media Kampung, Jakarta – Polri menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan menegaskan bahwa evaluasi internal akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Kepolisian juga menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga yang terdampak peristiwa tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kepolisian memahami keresahan yang muncul, terutama karena penggeledahan disebut menimbulkan rasa takut bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menegaskan penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma kepada lembaga pendidikan keagamaan.

Menurut Johnny, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan pada 27 Oktober 2026 itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan masih melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan kasus itu.

Polri menyebut setiap laporan dan informasi yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga disebut memberi perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut.

Johnny mengatakan kritik dan keluhan yang muncul akan dipandang sebagai bahan perbaikan. Menurut dia, pendalaman diperlukan agar setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Jawa Tengah menyampaikan, dalam pelaksanaan tindak lanjut di lokasi, personel polisi wanita telah dilibatkan dalam kegiatan di area yang ditempati sejumlah santri perempuan. Pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo juga disebut ikut diberikan.

Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.

Selain itu, keluhan terkait barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan juga ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum, sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan diproses sesuai ketentuan berdasarkan hasil inventarisasi.

Pada hari yang sama, Polda Jawa Tengah juga berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.

Polri menegaskan penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan agar proses penyidikan berjalan transparan tanpa mengabaikan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur.