Media Kampung – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyatakan akan mengawal kebutuhan daerah dan mengurai hambatan pembiayaan dalam pelaksanaan pemulihan pada 2026. Fokus utama pemulihan tetap berada pada penyediaan hunian tetap serta pemulihan infrastruktur publik di wilayah terdampak bencana.

Ketua Pengarah Satgas PRR yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, menegaskan pemerintah terus menjembatani aspirasi pemerintah daerah agar proses pemulihan tidak terhambat oleh persoalan anggaran. Dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana, ia menyebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Fokus pemulihan pada hunian dan infrastruktur dasar

Menurut keterangan yang disampaikan Satgas PRR, sektor permukiman dan infrastruktur dasar menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan penyintas bencana. Salah satu titik penanganan berada di Desa Tandihat dan kawasan relokasi Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Di lokasi relokasi itu tercatat 187 kepala keluarga atau 542 jiwa terdampak bencana tanah longsor dan pergerakan tanah. Pemerintah mendorong penyediaan hunian yang aman agar warga tidak lagi tinggal di kawasan rawan bencana geologi.

Penyiapan lahan dilakukan dengan memanfaatkan aset lahan PTPN IV melalui tahapan land clearing, pematangan kontur, hingga pemadatan tanah. Dari proses tersebut, pembangunan fisik kemudian mencapai penyerahan 120 unit hunian tetap tahap pertama pada Maret 2026.

Kolaborasi pembiayaan untuk pemulihan

Pembangunan hunian tetap itu dibiayai melalui kolaborasi APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dukungan pemerintah daerah, serta bantuan lembaga nonpemerintah seperti Baznas, Caritas, dan Buddha Tzu Chi. Hunian tersebut dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan, air, dan jaringan listrik.

Sugiono menyampaikan bahwa selama kurang lebih sebelas bulan pemerintah telah berupaya menangani dampak bencana di tiga provinsi terdampak. Ia juga menilai masih ada catatan yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan kegiatan pada 2026, terutama terkait pembiayaan dan koordinasi di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satgas PRR, juga menegaskan pentingnya penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana di Sumatera. Dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan sesuai kebutuhan warga terdampak.

Meski demikian, pemerintah belum merinci seluruh hambatan pembiayaan yang dimaksud dalam rapat tersebut. Informasi yang tersedia menunjukkan fokus utama saat ini adalah memastikan kebutuhan daerah tetap terakomodasi dalam pelaksanaan pemulihan tahun anggaran 2026.