Media Kampung – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selama proses aksesi Indonesia berlangsung.
Dalam pertemuan dengan Deputy Secretary-General OECD Fabrizia Lapecorella di Seoul, Korea Selatan, Menteri Rini menegaskan bahwa kemitraan antara Indonesia dan OECD berperan penting dalam mendukung agenda reformasi nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat dukungan konkret bagi agenda reformasi birokrasi di Tanah Air.
Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini memasuki fase technical review, yang merupakan tahap penting dalam pengumpulan bukti berbasis data serta pelaksanaan dialog teknis dengan berbagai komite OECD. Pemerintah memandang tahapan ini sebagai kesempatan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih sesuai dengan praktik internasional terbaik.
Rini juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melewati rangkaian proses awal, termasuk penyerahan Initial Memorandum, dan kini masuk pada tahap penilaian mendalam kesiapan sektor pemerintahan. Ia menekankan bahwa aksesi OECD bukan hanya sekadar pemenuhan persyaratan teknis, melainkan sebagai katalis untuk transformasi kelembagaan jangka panjang.
Selaras dengan proses tersebut, pemerintah tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi kerangka utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan selama dua dekade ke depan dengan fokus pada transformasi digital, penguatan aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit, pembentukan budaya birokrasi yang etis dan inovatif, peningkatan kinerja institusi, serta peningkatan kualitas kebijakan.
Selain itu, Indonesia mengutamakan agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Transformasi digital yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam upaya ini, dengan penguatan koordinasi lintas lembaga dan pengembangan pemerintahan terbuka melalui platform digital.
Menteri Rini menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh transformasi ini adalah menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyatakan, “Kami ingin memastikan transformasi digital menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas, memperkuat kepercayaan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga negara.”
Perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD terus menunjukkan kemajuan signifikan, yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh di masa depan.
Dengan dukungan dari OECD, pemerintah berharap proses aksesi ini akan menjadi pijakan kuat dalam mempercepat modernisasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dan berpusat pada masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan