Media Kampung – Film dokumenter Pesta Babi tengah menjadi perbincangan hangat di publik Indonesia karena mengangkat isu penting mengenai perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan. Film ini menggambarkan konflik agraria yang terjadi akibat proyek pemerintah dan korporasi yang mengubah hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan pangan skala besar.
Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, Pesta Babi memotret bagaimana masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi berjuang mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Dalam trailer film yang dirilis melalui kanal YouTube Watchdoc Documentary, terlihat aktivitas masyarakat adat yang terkejut dengan kedatangan kapal berisi alat berat untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Masyarakat setempat merasa tanah dan hutan yang selama ini menjadi tempat hidup dan sumber budaya mereka terancam hilang.
Film ini juga menampilkan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pemasangan salib raksasa dan palang adat sebagai tanda klaim hak atas tanah mereka. Salah seorang warga adat dalam film menyatakan, “Hutan adat hilang kami mau hidup dimana?” yang menggambarkan keprihatinan mendalam terhadap ancaman hilangnya ruang hidup mereka.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi masyarakat Papua yang menganggap pesta babi sebagai simbol penting dalam hubungan sosial dan ritual budaya. Namun, dalam konteks film ini, istilah tersebut menjadi metafora bagi situasi di mana pihak luar seolah ‘berpesta’ di atas tanah dan hutan milik masyarakat adat yang direnggut secara besar-besaran.
Keberanian film ini mengangkat realitas pahit tersebut tidak lepas dari kontroversi. Pemutaran film di beberapa daerah, seperti di Ternate dan sejumlah kampus di Nusa Tenggara Barat, dibubarkan oleh aparat dengan alasan administratif dan ketidaksesuaian izin sensor. Data dari Watchdoc mencatat telah terjadi 21 kali intimidasi terhadap pemutaran film ini di berbagai wilayah Indonesia, yang menimbulkan kritik dari sejumlah kader muda PDI-P.
Shohibul Kafi, kader muda PDI-P, menilai bahwa film ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara narasi pembangunan dan realitas yang dialami masyarakat Papua. Ia menilai transparansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua masih kurang dan menimbulkan benturan antara negara dan rakyat. Angga Nugraha, politisi dari partai yang sama, menekankan pentingnya membuka ruang diskusi dan debat publik sebagai alternatif pembungkaman terhadap film ini.
Di sisi lain, Kodam XVII/Cenderawasih melalui Kepala Penerangan Kapendam Kolonel Inf Tri Purwanto mengingatkan masyarakat agar cermat dalam menerima informasi dari film yang belum melalui proses sensor resmi. Ia menegaskan bahwa film harus memiliki Sertifikat Lulus Sensor agar tidak menimbulkan distorsi informasi yang dapat mengganggu keharmonisan sosial di Papua. Kodam mengimbau agar diskusi terkait isu Papua dilakukan dalam forum yang edukatif dan konstruktif guna menjaga stabilitas wilayah.
Meski demikian, film Pesta Babi telah berhasil menjadi jendela bagi publik luas untuk memahami tantangan dan konflik yang dihadapi masyarakat adat Papua akibat proyek pangan dan bioetanol yang masif. Film ini juga telah dipresentasikan di forum internasional, termasuk di Sydney, Australia, sebagai bagian dari advokasi hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan.
Perkembangan terakhir menunjukkan ketegangan antara upaya pemerintah dalam pembangunan dengan kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah dan budaya mereka. Film Pesta Babi menjadi pengingat pentingnya dialog terbuka dan transparansi dalam menjalankan program pembangunan di Papua agar tidak mengorbankan hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan