Media Kampung – Banyuasin, Sumselupdate.com — Sengketa lahan di kawasan Jakabaring, Sumatera Selatan, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Balai. Dalam sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) pada Kamis (22/10/2026), hanya dua dari enam tergugat perorangan yang hadir.

Kedua tergugat yang hadir adalah Edy Junaedi dan Oeji Bing Lam alias Alam. Sementara itu, empat tergugat perorangan lainnya serta pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disebut tidak hadir dalam persidangan.

Gugatan yang diajukan Zainal Tanumihardja Tan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2026/PN Pkb sejak 6 Oktober 2026. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan secara melawan hukum dan penutupan akses menuju sejumlah kegiatan usaha milik penggugat, termasuk usaha ready mix dan gerai Rocket Chicken.

Kuasa hukum Zainal, advokat Dr. Risma Situmorang, mengatakan kliennya telah menguasai dan memanfaatkan lahan itu sejak 2002. Ia menyebut sebagian lahan lain dengan luas yang diklaim mencapai 6.000 meter persegi diperoleh melalui pengalihan dari pemilik sebelumnya, Sumarno, pada 2010.

Risma menambahkan, penguasaan fisik lahan dilakukan secara berkelanjutan, disertai pemasangan tanda batas dan patok saat penyerahan tanah.

Menurut Risma, persoalan mulai muncul pada September 2025. Pihaknya menduga Edy Junaedi memasuki lahan tersebut dan mendirikan pagar seng yang menutup akses menuju lokasi usaha kliennya. Ia juga menyebut sejumlah pekerja yang menurutnya berkaitan dengan Oeji Bing Lam alias Alam memasang pagar dan melakukan pengosongan lahan tanpa melalui proses pengadilan.

Menurut Risma, keterangan mengenai pekerja tersebut juga berkaitan dengan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) pada 22 Oktober 2026. “Usaha ready mix Zainal sejak 2002, termasuk Rocket Chicken, ditutup. Karyawan juga terdampak karena akses ke lokasi usaha ditutup,” kata Risma kepada awak media di PN Pangkalan Balai.

Ia menilai penutupan akses itu menyebabkan kerugian karena kegiatan usaha kliennya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Risma juga menyebut Zainal memiliki dokumen perizinan usaha, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB), serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 2026 yang menurutnya mendukung riwayat pemanfaatan lahan.

Namun, dalil mengenai kepemilikan, penguasaan lahan, dan dugaan penutupan akses tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Dalam keterangannya, Risma juga menyinggung perkara sebelumnya yang diajukan Edy Junaedi terkait klaim kepemilikan tanah di kawasan tersebut. Menurut Risma, perkara itu diputus pada 2 Oktober 2026 dengan amar gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Risma menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Edy. Ia mengaku telah memeriksa perkembangan putusan tersebut dan meyakini tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak Edy. Meski begitu, status akhir putusan itu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bahan sumber.