Media Kampung, Palembang – Seorang lansia berusia 78 tahun, Kusmanto, mengadukan dua penyidik Satreskrim Polres Ogan Ilir ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Selatan. Aduan itu disampaikan karena pihak Kusmanto menilai penanganan laporan dugaan pengrusakan lahan miliknya dihentikan tanpa pemberitahuan kepada pelapor.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Lisa Merida SH MH, pada Selasa. Kusmanto merupakan warga Segaran, Kelurahan 15 Ilir, Palembang.

Lisa mengatakan, laporan yang dipersoalkan berkaitan dengan dugaan pengrusakan rumah, kolam, dan tanaman di atas lahan milik kliennya di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut dia, tanah itu seluas kurang lebih 10 hektare dan sebelumnya dibeli dari Albet Lasi, pensiunan anggota Polri yang terakhir bertugas di Polda Sumsel pada 2014.

Ia juga menyebut kepemilikan tanah beserta bangunan dan tanaman di atasnya pernah dinyatakan sebagai milik Albet Lasi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3260 K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persoalan kembali mencuat pada 2024 setelah seorang warga Palembang berinisial BU mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Pihak BU kemudian disebut menguasai sebagian lahan dan diduga melakukan pengrusakan terhadap rumah, kolam, serta sejumlah tanaman di atas tanah itu.

Kuasa hukum Kusmanto mempertanyakan dasar klaim kepemilikan dari pihak BU. Lisa menyebut dokumen yang dimiliki pihak tersebut merujuk pada lokasi di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, bukan Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir.

“Kalau istilah kami, surat mencari tanah. Surat-surat yang dimiliki BU berlokasi di Karya Jaya, tetapi diletakkan di atas tanah milik klien kami di Desa Sungai Rambutan,” ujar Lisa.

Lisa menambahkan, berdasarkan hasil cek plot yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir, luas lahan yang menjadi objek persoalan saat ini tercatat sekitar 19.700 meter persegi.

Atas dugaan pengrusakan dan penguasaan lahan tersebut, Kusmanto kemudian melapor ke Polres Ogan Ilir. Namun, pihaknya menilai proses penanganan laporan berjalan lambat hingga akhirnya muncul surat penghentian perkara.

Lisa mempersoalkan keputusan itu karena surat penghentian justru dikirimkan kepada pihak terlapor BU dan BPN Ogan Ilir, sementara Kusmanto selaku pelapor mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan.

Selain penghentian perkara, ia juga mempertanyakan pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Pihak Kusmanto mengaku tidak dapat menghadiri gelar perkara tersebut karena pelaksanaannya melewati jadwal yang tercantum dalam undangan.

Hingga informasi ini disampaikan, keterangan dari pihak Polres Ogan Ilir maupun Bidpropam Polda Sumsel terkait aduan tersebut belum dijelaskan dalam sumber yang tersedia.