Media Kampung – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium saat melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi di Jakarta Timur, Selasa, 28 Oktober 2026.
Di lokasi pertama, Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran mendapati dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang kemudian dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram disebut diubah menjadi beras premium dan dijual sekitar Rp17.000 per kilogram.
Amran menilai praktik itu sebagai tindakan amoral karena beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan sudah mencapai ribuan ton sehingga perlu pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.
Amran meminta polisi mengusut perkara itu hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri asal beras, jalur distribusi, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan tersebut. Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.
Di lokasi kedua, Amran menyebut temuan itu sebagai bagian dari satu komplotan atau sindikasi mafia beras yang harus dibongkar menyeluruh agar tidak kembali merugikan masyarakat. Ia juga menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar, dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton bila dilakukan berulang setiap hari.
Pemerintah bersama kepolisian disebut akan terus memburu seluruh jaringan mafia beras agar Program SPHP tetap melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan, harga, serta ketahanan pangan nasional. Amran menambahkan, kondisi stok beras nasional yang melimpah menjadi momentum untuk memberantas mafia pangan karena pemerintah tidak lagi menghadapi tekanan kekurangan pasokan maupun kebutuhan impor beras.
Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, sehingga kapasitas gudang tidak lagi mencukupi dan pemerintah harus menyewa tambahan ruang penyimpanan untuk menampung stok tersebut.













