Media Kampung – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, dan Augusz Dewanggara alias Angga, terkait dugaan penerimaan uang Rp500 juta dalam perkara pengadaan Smartboard di Kabupaten Muaraenim.

Dakwaan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (28/10/2026), dengan majelis hakim dipimpin Corry Oktarina. Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyebut pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya mengurangi temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muaraenim, khususnya soal pengadaan Smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2025.

Jaksa menguraikan, Titin yang menjabat Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Sumsel bersama Angga diduga menerima hadiah berupa uang dari Edison alias Edi, Bupati Muaraenim, bersama Fika Nur Alawi, Cory Erin Hardi, dan Abi Nurwardani. Dugaan pemberian itu disebut terkait dengan pemeriksaan LKPD Kabupaten Muaraenim.

Dalam dakwaan, pengadaan Smartboard untuk siswa sekolah dasar (SD) di Muaraenim pada 2025 disebut bernilai kontrak Rp31,3649 miliar dengan penyedia PT My Icons Technology (PT MIT). Sementara pengadaan Smartboard untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) bernilai kontrak Rp7,7959 miliar dengan penyedia PT Meta Data Teknologi (PT META).

Tim pemeriksa LKPD Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2025 kemudian menemukan sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut. Berdasarkan kertas kerja perumusan opini yang diuraikan jaksa, nilai temuan mencapai Rp29.055.428.162,64. Rinciannya terdiri atas dugaan ketidakwajaran harga e-katalog pemenang pengadaan Smartboard sebesar Rp21.283.200.000 dan kelebihan pembayaran Rp7.772.228.162,64. Jaksa menyebut temuan itu berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan hingga opini yang diberikan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Jaksa juga memaparkan bahwa pada Oktober 2025 Titin menghubungi Ahdony Asfiansyah, Kasubdit Pemeriksa C 2 BPK RI, untuk meminta bantuan terkait peningkatan karier dari Pemeriksa Muda menjadi Pemeriksa Madya. Pada 23 Oktober 2025, Angga disebut mengirimkan curriculum vitae Titin kepada Cendy Avrian, Kepala Bidang II BPK Perwakilan Sumsel, melalui WhatsApp, sekaligus meminta agar Titin ditempatkan sebagai Pengendali Teknis pemeriksaan LKPD Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pada 1 April 2026, BPK Perwakilan Sumsel menerbitkan surat tugas pemeriksaan yang mencantumkan Titin sebagai Pengendali Teknis. Persoalan kemudian berkembang ketika tim pemeriksa menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan Smartboard tersebut.

Dalam dakwaan itu pula disebutkan, pada 15 Mei 2026 Edison menemui Wenny Lia, selaku Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sumsel. Namun sumber yang diterima tidak memuat kelanjutan pertemuan tersebut.