Media Kampung – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta kekayaan pejabat yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan itu dia sampaikan sebagai salah satu materi yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana.
Tanak menilai, harta kekayaan penyelenggara negara yang nilainya melebihi laporan dalam LHKPN patut menjadi perhatian. Menurut dia, aset yang tidak dilaporkan bisa dirampas negara apabila ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Ia juga mengusulkan agar aturan itu berlaku bagi penyelenggara negara yang wajib melapor LHKPN tetapi tidak melakukannya. “Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujarnya.
Tanak mengatakan, mekanisme keberatan juga perlu diatur jika penyelenggara negara tidak menerima tindakan perampasan aset oleh negara. Menurut dia, pengaturan tersebut dapat mendorong pejabat lebih patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK.
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” kata Tanak.
Selain itu, Tanak meminta istilah perampasan aset tetap digunakan dalam RUU tersebut. Ia menilai nomenklatur itu sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Tanak merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut dia, penggunaan istilah perampasan bukan hal baru dalam regulasi pemberantasan korupsi sehingga tidak perlu diganti dengan nomenklatur lain.














