Media Kampung – Bappenas bersama UNFPA resmi meluncurkan Country Programme Implementation Plan siklus ke-11 (CP11) pada April 2026, dengan fokus utama menurunkan angka kematian ibu dan memperkuat kesetaraan gender.
Peluncuran ini berlangsung di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, dan dihadiri pejabat tinggi serta perwakilan lembaga internasional.
Namun, indikator kesehatan reproduksi masih tertinggal, khususnya dalam menurunkan mortalitas ibu melahirkan.
CP11 mencakup periode 2026 hingga 2028 dan dirancang sebagai kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah dan UNFPA.
Rencana tersebut menargetkan penurunan angka kematian ibu sebesar 30 persen dibandingkan tingkat 2025.
Selain itu, program ini menitikberatkan pada peningkatan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Strategi utama meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan peralatan medis, dan edukasi masyarakat tentang hak reproduksi.
UNFPA menegaskan pentingnya pendekatan berbasis gender untuk menjamin akses layanan kesehatan yang adil bagi perempuan.
“Kami berkomitmen memperkuat sistem kesehatan nasional agar setiap perempuan dapat melahirkan dengan aman,” kata Direktur UNFPA di Indonesia, Dr. Maya Sari.
Pernyataan Bappenas menambahkan bahwa CP11 juga akan mengintegrasikan data digital untuk memantau progres secara real‑time.
Penggunaan platform digital diharapkan memudahkan pelaporan dan evaluasi di tingkat provinsi serta kabupaten.
Anggaran yang dialokasikan untuk CP11 mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah, dengan kontribusi pendanaan UNFPA sebesar 400 miliar rupiah.
Fokus tambahan mencakup program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses kredit mikro.
Langkah tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan perempuan pada pekerjaan informal yang berisiko tinggi.
Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025, tingkat kematian ibu masih berada di atas ambang 150 per 100.000 kelahiran.
Target CP11 menurunkan angka tersebut menjadi kurang dari 100 per 100.000 kelahiran pada akhir 2028.
Implementasi program akan dimulai dengan pilot project di tiga provinsi dengan tingkat mortalitas tertinggi, yakni Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.
Setelah fase pilot, model yang terbukti efektif akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain intervensi medis, CP11 menekankan pentingnya pendidikan seks di sekolah menengah untuk meningkatkan kesadaran remaja.
Program edukasi akan melibatkan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung.
Pemerintah juga berencana memperkuat regulasi mengenai hak reproduksi perempuan, termasuk akses kontrasepsi yang aman.
UNFPA akan menyediakan teknis serta pelatihan bagi petugas kesehatan dalam penyuluhan kontrasepsi modern.
Upaya ini selaras dengan agenda global SDG 3.1 yang menargetkan penurunan mortalitas ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran pada 2030.
Keberhasilan CP11 akan dipantau melalui indikator kunci, termasuk angka kematian ibu, cakupan layanan antenatal, dan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.
Setiap kuartal, kementerian akan mempublikasikan laporan kemajuan yang dapat diakses publik.
Penelitian independen juga akan dilibatkan untuk menilai dampak program secara objektif.
Kementerian Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap CP11 dan berkomitmen mengintegrasikan program ke dalam kebijakan nasional.
Kerja sama lintas sektoral ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kesehatan reproduksi Indonesia.
Dengan pelaksanaan CP11, diharapkan Indonesia dapat menurunkan angka kematian ibu secara signifikan dan meningkatkan kesetaraan gender di semua lapisan masyarakat.
Pengawasan berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.
Hingga kini, proses implementasi CP11 telah memasuki tahap persiapan lapangan, dengan pelatihan awal bagi petugas kesehatan yang telah selesai.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply