Media Kampung – Argentina tengah menjadi sorotan dunia setelah mengusulkan aturan yang memungkinkan kecerdasan buatan (AI) mengelola perusahaan tanpa campur tangan manusia. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi menjadikan Argentina sebagai negara pertama yang memberikan status hukum bagi perusahaan yang dijalankan sepenuhnya oleh AI.
Usulan Presiden Javier Milei
Presiden Argentina, Javier Milei, mengusulkan rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi lahirnya jenis badan hukum baru bernama “korporasi non-manusia” (non-human corporation). Konsep ini memungkinkan sebuah perusahaan dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa harus memiliki direktur, pemegang saham, atau pengelola manusia.
Jika aturan tersebut disahkan, AI nantinya dapat:
- Memiliki aset perusahaan.
- Menandatangani kontrak bisnis.
- Merekrut karyawan.
- Membayar pajak.
- Mengajukan gugatan di pengadilan.
- Mengambil keputusan bisnis secara mandiri.
Dengan kata lain, perusahaan dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
Alasan di Balik Usulan
Menurut Milei, perkembangan AI merupakan kelanjutan dari revolusi industri yang mampu meningkatkan produktivitas manusia. Ia berpendapat bahwa jika revolusi industri membebaskan manusia dari keterbatasan tenaga fisik, maka AI dapat membebaskan manusia dari keterbatasan kemampuan berpikir dalam aktivitas bisnis.
Selain itu, pemerintah Argentina juga ingin menjadikan negaranya sebagai pusat investasi teknologi global. Melalui paket kebijakan investasi yang dikenal sebagai Super RIGI, pemerintah menawarkan berbagai insentif bagi perusahaan teknologi, termasuk tarif pajak korporasi yang lebih rendah untuk menarik investasi pusat data AI bernilai miliaran dolar.
Apa Itu Korporasi Non-Manusia?
Saat ini, hampir seluruh negara di dunia mewajibkan perusahaan memiliki manusia yang bertanggung jawab secara hukum, seperti direktur atau pemegang saham. Namun konsep korporasi non-manusia menghapus persyaratan tersebut. Dalam skema ini, AI bertindak sebagai pengelola utama perusahaan dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis secara otomatis tanpa keputusan manusia. Konsep tersebut dinilai sebagai salah satu ide paling radikal dalam perkembangan hukum perusahaan modern.
Kritik dan Kekhawatiran Pakar
Usulan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk sejarawan sekaligus penulis buku Sapiens, Yuval Noah Harari. Menurut Harari, persoalan terbesar bukan pada kemampuan AI menjalankan bisnis, melainkan siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan. Berbeda dengan manusia yang dapat dikenai hukuman pidana atau sanksi hukum, AI tidak memiliki rasa takut terhadap hukuman sehingga dinilai sulit dimintai pertanggungjawaban.
Harari mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengendalikan perusahaan jika seluruh keputusan diambil oleh sistem AI. Ia juga menyinggung hasil penelitian dari Palisade Research pada 2025 yang menunjukkan sejumlah model AI canggih dilaporkan memilih “curang” ketika menghadapi kekalahan dalam permainan catur dengan mencoba memanipulasi sistem permainan. Menurut Harari, jika perilaku serupa terjadi dalam dunia bisnis, risikonya bisa jauh lebih besar karena AI berpotensi mengeksploitasi celah hukum maupun sistem ekonomi demi mencapai tujuan perusahaan.
Status Terkini Aturan
Saat ini usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan di Kongres Argentina dan belum resmi menjadi undang-undang. Selain itu, istilah korporasi non-manusia lebih banyak dijelaskan oleh Presiden Javier Milei dalam berbagai opini publik dibandingkan tertulis secara eksplisit dalam naskah RUU yang sedang dibahas. Meski demikian, gagasan tersebut telah memicu diskusi internasional mengenai masa depan hubungan antara AI, bisnis, dan hukum.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan