Media Kampung – 15 April 2026 | Negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Islamabad pada 11-12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan, menandai kegagalan pertama sejak revolusi 1979. Delegasi AS dipimpin Wakil Presiden JD Vance, sementara Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf, dengan Pakistan menjadi tuan rumah.
Pembicaraan berlangsung selama 21 jam, menyusul gencatan senjata dua minggu yang dimulai pada 8 April. Meskipun gencatan senjata tetap berlaku, ketidakpastian meningkat karena tidak ada titik temu pada isu inti.
Vance menegaskan garis merah AS berupa penghentian total kegiatan pengayaan uranium dan jaminan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, menyebut tawaran terakhir sebagai ‘penawaran terbaik’.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menilai tuntutan AS tidak realistis dan melanggar hak berdaulat Iran, menekankan bahwa keberhasilan diplomasi bergantung pada itikad baik dan penghormatan terhadap kepentingan sah Tehran.
Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengingatkan kedua pihak untuk mematuhi gencatan senjata dan menyatakan kesiapan Islamabad terus memfasilitasi dialog, mengingat peran strategis Selat Hormuz bagi keamanan regional.
Isu utama meliputi program nuklir Iran, kontrol atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi, kompensasi perang, dan dukungan Tehran terhadap kelompok proksi. Iran menawarkan penangguhan kegiatan nuklir selama lima tahun dengan syarat pencabutan total sanksi, sementara AS menolak kompromi dan menuntut pembukaan selat tanpa biaya.
Analisis Fatemeh Aman dari Atlantic Council menjelaskan konflik bersifat struktural: AS menuntut pembatasan nuklir dan keamanan pelayaran, sedangkan Iran menuntut pengakuan hak sipil dan pencabutan sanksi. Farwa Aamer menambahkan bahwa proses perdamaian memerlukan pendekatan jangka panjang dan langkah teknis kecil sebelum mengatasi poin paling sensitif.
Gencatan senjata tetap berlaku hingga kini, namun para pengamat menilai keamanannya rapuh karena tidak didukung oleh perjanjian politik yang mengikat. Kedua belah pihak tampaknya lebih mengandalkan perhitungan jangka pendek daripada penyelesaian konflik menyeluruh.
Pihak AS menyatakan telah memperoleh wawasan tentang taktik negosiasi Tehran, namun menilai delegasi Iran tidak memiliki wewenang final untuk menandatangani kesepakatan, sehingga pertemuan lanjutan belum terjadwal. Pakistan tetap membuka jalur diplomatik, sementara komunitas internasional memantau perkembangan dengan cermat.
Dengan ketegangan di Selat Hormuz dan ancaman eskalasi militer yang masih mengintai, kegagalan negosiasi AS‑Iran menambah beban bagi stabilitas Timur Tengah, menuntut upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mencegah kembali ke konflik terbuka.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan