Media Kampung – 14 April 2026 | Djibouti menjadi sorotan internasional sebagai negara kecil yang diperebutkan oleh kekuatan dunia, mengingat posisi strategisnya di mulut Teluk Aden antara Laut Merah dan Samudra Hindia.
Dengan luas hanya sekitar 23.200 km² dan populasi kurang dari satu juta jiwa, negara ini tidak memiliki minyak atau mineral berharga, namun letaknya menjadikannya jalur utama bagi sekitar 30% perdagangan maritim global.
Setiap hari, kapal-kapal yang melintasi Selat Bab al-Mandab harus melewati perairan Djibouti, menjadikannya urat nadi ekonomi bagi rute Asia‑Eropa melalui Terusan Suez.
Sejak serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat mendirikan Camp Lemonnier sebagai satu-satunya pangkalan militer permanen di Afrika, berfungsi sebagai titik peluncuran operasi kontra‑terorisme di wilayah sekitarnya.
Prancis, yang mempertahankan warisan kolonialnya, terus mengoperasikan pangkalan militer di Djibouti sejak era kolonial, menjalin hubungan militer yang kuat dengan pemerintah setempat.
Pada tahun 2017, China membuka pangkalan militer pertamanya di luar negeri di Djibouti, menandai langkah signifikan dalam ekspansi militer dan ekonomi Belt and Road Initiative.
Investasi China meliputi pembangunan jalur kereta api Djibouti‑Addis Ababa, pengembangan Pelabuhan Doraleh, serta pembiayaan zona perdagangan bebas terbesar di Afrika.
Pejabat militer AS melaporkan gangguan laser yang diduga berasal dari pangkalan China, menciptakan ketegangan tersembunyi di antara kedua kekuatan besar.
Bagi Beijing, keberadaan militer di Djibouti bukan sekadar simbol kekuatan, melainkan upaya mengamankan jalur laut yang menghubungkan kepentingan ekonominya di Afrika dengan pasar Eropa dan Timur Tengah.
Pemerintah Djibouti, dipimpin Presiden Ismail Omar Guelleh sejak 1999, mengadopsi strategi hedging dengan menerima sewa pangkalan dari AS, mempertahankan hubungan historis dengan Prancis, dan membuka pintu bagi investasi China.
Pendapatan dari sewa pangkalan militer menyumbang proporsi signifikan terhadap kas negara, membantu menutupi defisit anggaran yang terbatas.
Namun, rasio utang Djibouti terhadap PDB sempat melampaui 70%, dengan mayoritas utang berasal dari lembaga keuangan China, menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan fiskal.
Kontroversi terjadi pada 2018 ketika Djibouti mengambil alih operasi Pelabuhan Doraleh dari perusahaan asal Dubai, DP World, yang dianggap sebagai tekanan untuk mengakomodasi kepentingan China.
Para pengamat menyebut kondisi ini sebagai “sovereignty for rent”, di mana kedaulatan negara disewakan demi kelangsungan ekonomi.
Djibouti mencerminkan miniatur persaingan geopolitik abad ke-21, di mana rivalitas AS‑China terwujud lewat pembangunan dermaga, penempatan pasukan, dan kontrak infrastruktur.
Italia dan Prancis, mewakili kepentingan Eropa, terus berupaya mempertahankan relevansi di kawasan yang kini didominasi oleh dua kutub besar tersebut.
Negara kecil seperti Djibouti memperoleh peluang pendapatan sewa, investasi infrastruktur, dan leverage diplomatik yang tidak sebanding dengan ukuran teritorialnya.
Risikonya meliputi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar dan kemungkinan terjebak dalam konflik terbuka antara rival besar.
Pada April 2026, pernyataan resmi AS menegaskan komitmen untuk memperkuat kehadiran di Camp Lemonnier, sementara China meluncurkan proyek pelabuhan baru di dekat Doraleh, menunjukkan dinamika persaingan yang terus berlanjut.
Dengan posisi geografis yang tak tergantikan, Djibouti tetap menjadi medan strategis yang menuntut kebijakan cermat agar tidak beralih menjadi sandera bagi kekuatan besar.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan