Media Kampung – 13 April 2026 | Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Israel setelah mengkritik dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.
Lee memposting video viral yang menampilkan tentara Israel tampak mendorong seorang anak Palestina dari atap sebuah bangunan, kemudian menuntut klarifikasi.
Video tersebut beredar luas di platform X dan media sosial lokal, namun asal‑usulnya belum dapat diverifikasi secara independen.
Dalam unggahan singkat, Lee menulis, “Saya harus memastikan kebenaran video ini dan menilai langkah apa yang telah diambil oleh pihak berwenang.”
Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan menyebut Lee menyebarkan informasi tidak akurat dan menggunakan sumber yang tidak kredibel.
Pernyataan resmi Israel menuduh Lee mengangkat kembali insiden tahun 2024 yang telah diselidiki secara menyeluruh.
Israel menambahkan bahwa akun yang dijadikan rujukan Lee dikenal sering menyebarkan disinformasi anti‑Israel.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan bahwa pernyataan Lee bersifat universal, mengangkat nilai‑nilai kemanusiaan tanpa menargetkan pihak tertentu.
Pejabat Korea Selatan menekankan bahwa kritik tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia secara global.
Secara historis, Korea Selatan menjaga posisi seimbang dalam konflik Timur Tengah, menghindari konfrontasi terbuka dengan pihak manapun.
Namun, kedekatan strategis dengan Amerika Serikat memberi tekanan tambahan pada kebijakan luar negeri Seoul.
Tepi Barat tetap menjadi wilayah pendudukan sejak 1967, dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang.
Insiden serupa pada 2024 melibatkan seorang tentara Israel yang diduga mendorong tubuh seorang pria dewasa dari atap, memicu kecaman internasional.
Pernyataan Gedung Putih pada tahun tersebut menyebut rekaman itu “sangat mengganggu” dan menuntut penjelasan dari Israel.
Israel menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa insiden telah diselidiki dan ditangani secara internal.
Hasil penyelidikan, menurut kementerian Israel, menunjukkan tidak ada pelanggaran hukum militer yang terbukti.
Lee kembali memperbarui unggahan pada hari berikutnya, menegaskan keprihatinannya terhadap penderitaan warga Palestina.
“Sangat disayangkan Anda tidak merefleksikan kritik dari orang‑orang di seluruh dunia yang menderita akibat tindakan yang melanggar hak asasi manusia,” tulis Lee.
Juru bicara Israel menanggapi dengan menegaskan, “Presiden Lee menggunakan sumber palsu untuk melancarkan agenda politik yang menyesatkan.”
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menambahkan, “Pernyataan Lee dimaksudkan untuk mengajak dunia menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, bukan menyerang Israel secara khusus.”
Diplomasi bilateral tetap berjalan melalui saluran resmi, meski ketegangan publik meningkat.
Duta Besar Korea Selatan untuk Israel, Kim Hyun‑woo, menyatakan kesediaan untuk berdialog secara konstruktif demi menghindari eskalasi.
Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan, Yael Levi, menekankan pentingnya menghormati fakta yang telah diverifikasi.
Perserikatan Bangsa‑Bangsa melalui kantor hak asasi manusia menyoroti perlunya penyelidikan independen atas semua tuduhan kekerasan di wilayah pendudukan.
Uni Eropa juga menyerukan transparansi penuh dan menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak dapat ditoleransi.
Di Korea Selatan, netizen terbagi antara mendukung Lee dan menilai pernyataannya sebagai tindakan politik yang berisiko.
Di Israel, opini publik mengkritik Lee sebagai pihak yang menyebarkan narasi anti‑Israel tanpa bukti kuat.
Ketegangan ini berpotensi memengaruhi hubungan dagang, terutama dalam sektor teknologi dan otomotif yang saling menguntungkan.
Kerjasama keamanan, termasuk latihan militer bersama, juga dapat mengalami penyesuaian jadwal atau skala.
Rapat menteri luar negeri Asia‑Pasifik yang dijadwalkan pada akhir pekan ini mencakup agenda pembahasan isu Tepi Barat.
Sejauh ini, kedua negara belum mengumumkan perubahan kebijakan resmi, namun tetap memantau perkembangan dengan cermat.
Situasi terbaru menunjukkan bahwa dialog bilateral masih terbuka, sementara tekanan internasional mengharapkan klarifikasi menyeluruh.
Jika investigasi independen mengonfirmasi pelanggaran, kemungkinan sanksi atau tindakan diplomatik lebih lanjut dapat dipertimbangkan.
Namun, hingga saat ini, tidak ada keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah Israel maupun Korea Selatan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan