Media Kampung – 15 April 2026 | MPM Muhammadiyah menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi akar rumput yang holistik, integratif, dan sinergis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, khususnya di Kabupaten Lamongan, pada acara Halal Bihalal yang digelar pada 11 April 2026.
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, yang menyampaikan bahwa strategi ekonomi berbasis akar rumput harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha mikro, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah, guna menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
Konsep ekonomi akar rumput menekankan pada penguatan sektor mikro, koperasi, dan usaha sosial yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah lokal yang berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif.
“Pembangunan ekonomi komunitas tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus dilakukan secara holistik integratif dan sinergi antara pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan,” ujar M. Nurul Yamin, menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Dalam rangka mewujudkan sinergi tersebut, MPM Muhammadiyah mengusulkan pembentukan forum koordinasi daerah yang melibatkan perwakilan koperasi, pelaku usaha mikro, bank syariah, dan dinas terkait, sehingga kebijakan dapat dirumuskan secara bersama dan pelaksanaan program dapat dipantau secara transparan.
Program pelatihan teknis dan pendampingan usaha yang direncanakan mencakup peningkatan keterampilan digital, akses permodalan mikro melalui mekanisme pembiayaan berbasis syariah, serta penyediaan platform pasar digital yang memfasilitasi penjualan produk lokal ke konsumen yang lebih luas.
Upaya ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pendekatan yang berkelanjutan, di mana MPM berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan.
Sejak pertemuan tersebut, MPM telah mengadakan rapat lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyiapkan roadmap tahunan, dan dijadwalkan akan ada evaluasi progres pada akhir tahun 2026 guna menilai dampak program terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan penciptaan lapangan kerja baru.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan