Media Kampung – Keluhan petani jagung di Kota Banjar terkait kesulitan mendapatkan pupuk subsidi mendapat tanggapan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) setempat. DKP3 menegaskan bahwa komoditas jagung tetap berhak menerima pupuk bersubsidi dan penyaluran pupuk tidak boleh dipersulit oleh kios-kios distributor.
Sejumlah petani jagung mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi yang selama ini menjadi kunci dalam menunjang produktivitas tanaman mereka. Mereka mengaku mengalami hambatan saat hendak membeli pupuk di kios resmi, seperti stok yang terbatas dan persyaratan administrasi yang dianggap memberatkan.
Menanggapi hal tersebut, DKP3 Kota Banjar memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap memberikan akses pupuk subsidi kepada petani jagung. Kepala DKP3 menyatakan bahwa pihaknya terus memantau distribusi pupuk agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penghambatan yang merugikan petani.
“Pupuk subsidi memang dialokasikan untuk beberapa komoditas termasuk jagung. Kami sudah mengingatkan kios penyalur agar tidak mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk, karena hal itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” ujar perwakilan DKP3.
Petani jagung di Kota Banjar berharap agar pemerintah dan distributor pupuk dapat memperbaiki mekanisme penyaluran agar kebutuhan mereka terpenuhi tepat waktu dan sesuai kuota. Kelancaran akses pupuk subsidi sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani jagung di wilayah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga baru-baru ini meluncurkan program penurunan harga pupuk hingga 20 persen, yang disambut baik oleh para petani. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen jagung di Kota Banjar.
Dengan adanya penegasan dari DKP3 dan langkah-langkah perbaikan distribusi pupuk subsidi, petani jagung di Kota Banjar optimis dapat memperoleh kebutuhan pupuk secara lebih mudah ke depannya. Pemerintah daerah juga berjanji akan terus memantau dan menindaklanjuti laporan dari petani agar tidak ada kendala yang merugikan sektor pertanian di wilayah ini.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan