Media Kampung – Walhi memperingatkan ancaman El Nino ekstrem yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir tahun 2026, menimbulkan potensi kekeringan luas di wilayah Indonesia serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan krisis pangan nasional. Peringatan ini diungkapkan menjelang musim kemarau, ketika curah hujan diperkirakan turun drastis di sebagian besar pulau.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa indeks El Nino dapat mencapai nilai 2,5 pada bulan Agustus, level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Prediksi tersebut mengindikasikan penurunan curah hujan sebesar 30‑40 % di daerah tropis Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
Penurunan curah hujan diperkirakan akan menurunkan produksi padi nasional hingga 7 % dibandingkan dengan tahun normal, mengingat Indonesia mengekspor sekitar 10 % dari total produksi. Dampak tersebut dapat memicu kenaikan harga beras di pasar domestik dan meningkatkan beban ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah.
Kekeringan yang meluas juga memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pada periode El Nino 2015‑2016 terjadi 2,6 kali lebih banyak titik kebakaran dibandingkan rata‑rata tahunan. Analisis serupa diproyeksikan akan terulang jika kondisi ekstrem ini tidak dikelola secara intensif.
“Jika tidak ada tindakan mitigasi yang serius, El Nino ekstrem dapat mengubah pola pertanian tradisional menjadi krisis pangan yang meluas,” ujar Dr. Siti Aisyah, koordinator Walhi Pusat. “Kami menyerukan pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat program irigasi dan penanaman kembali pohon pelindung.”
Secara historis, El Nino telah memicu gelombang kemarau panjang pada tahun 1997‑1998 dan 2015‑2016, yang menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar. Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan bahwa perubahan iklim memperpanjang durasi dan intensitas fenomena tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah merencanakan distribusi benih unggul dan bantuan pupuk untuk daerah rawan kekeringan, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan cadangan air bagi pembangkit listrik tenaga air. Namun, implementasi di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.
Para petani di Jawa Barat melaporkan penurunan volume air sumur hingga 50 % sejak awal musim kemarau, memaksa mereka mengurangi luas tanam. Sebagai respons, kelompok tani membentuk jaringan pertukaran informasi cuaca berbasis aplikasi seluler untuk mengoptimalkan penggunaan air.
Walhi menambahkan bahwa upaya konservasi tanah, seperti penanaman tanaman penutup dan penggunaan mulsa organik, dapat mengurangi evaporasi dan meningkatkan retensi kelembaban. Langkah‑langkah ini dianggap penting untuk menahan dampak El Nino ekstrem pada produksi pangan.
Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat lain mengusulkan kebijakan tarif listrik yang lebih rendah untuk rumah tangga di daerah terdampak, guna meringankan beban biaya hidup selama periode kekeringan. Usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR.
Sejauh ini, data satelit menunjukkan penurunan kadar air tanah di wilayah Jawa Tengah sebesar 22 % sejak Januari 2024, menandakan bahwa ancaman kekeringan sudah mulai terwujud. Pemerintah menyiapkan tim respons cepat untuk memantau situasi dan mengkoordinasikan bantuan darurat.
Kondisi terbaru pada 18 April 2026 memperlihatkan bahwa indeks El Nino masih berada pada level tinggi, sementara curah hujan di wilayah Sumatra Selatan tercatat hanya 18 mm dibandingkan rata‑rata 120 mm. Walhi menegaskan perlunya tindakan kolektif segera untuk mencegah krisis yang lebih parah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan