Media Kampung – SERANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten mendorong perguruan tinggi mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan dunia usaha dan industri melalui hilirisasi paten. Upaya itu menjadi fokus kegiatan Business Matching Hilirisasi Paten pada Perguruan Tinggi yang digelar di Sapphire Sky Hotel Karawaci, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Ferry Ferdiansyah, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Septi Erni, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Rahadyanto. Tiga narasumber juga membahas strategi komersialisasi paten dari sisi industri, akademisi, dan hukum.

Ferry Ferdiansyah menekankan pentingnya mempertemukan hasil invensi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Menurut dia, kolaborasi itu dapat mengoptimalkan pemanfaatan paten, meningkatkan nilai ekonomi inovasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari sisi industri, Wakil Manajemen PT Sri Rejeki Fertilizer Abdul Razak menyoroti pentingnya menyelaraskan riset akademik dengan kebutuhan pasar. Ia mendorong perguruan tinggi memperkuat peran Technology Transfer Office (TTO), mengarahkan riset sesuai kebutuhan industri, serta memberi fleksibilitas dalam klausul kepemilikan bersama atau co-ownership clause.

Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Eka Sari membahas strategi membawa hasil riset menuju komersialisasi paten. Ia menekankan kesiapan peneliti dalam menentukan arah pengembangan invensi sejak tahap penelitian hingga pemanfaatannya oleh pengguna.

Menurut Eka, peneliti perlu memetakan tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level (TKT), mewawancarai calon pengguna, menelusuri prior art atau dokumen invensi terdahulu, serta berkonsultasi dengan Sentra Kekayaan Intelektual sejak awal. Peneliti juga perlu mengajukan pendaftaran paten sebelum memublikasikan hasil riset agar peluang perlindungan invensi tetap terjaga.

Selain itu, klaim paten harus disusun sesuai karakter invensi, baik berupa proses, produk, maupun penggunaannya. Eka juga mengingatkan peneliti agar memilih skema pendanaan berdasarkan tingkat kesiapan teknologi dan kesesuaian mitra agar pengembangan riset berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Analis Hukum Kanwil Kemenkum Banten Binshar Mulyono mengulas aspek hukum komersialisasi kekayaan intelektual di perguruan tinggi, terutama melalui lisensi paten. Melalui lisensi, pemegang paten dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya berdasarkan persyaratan dan kesepakatan tertentu.

Binshar menambahkan, pemegang paten juga dapat mengalihkan hak atas paten sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menyusun perjanjian lisensi secara jelas dan mencatatkannya melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pengelolaannya lebih tertib.