Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha untuk mendorong iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih efektif di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan pengelolaan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo menilai proses birokrasi yang terlalu rumit dan memakan waktu lama menjadi salah satu hambatan utama bagi pengusaha dan investor, termasuk investor asing, dalam menjalankan usaha di tanah air. Ia meminta Menteri Sekretaris Negara untuk membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan para ahli guna mempercepat deregulasi dan menyederhanakan prosedur perizinan. “Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi, sederhanakan, jangan persulit para pengusaha. Harus dibantu, harus didukung,” ujar Presiden.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membedakan antara pelaku usaha yang benar-benar ingin berkontribusi dan yang melanggar aturan. Ia menyatakan pemerintah harus menertibkan para pelanggar, namun di saat yang sama memberikan kemudahan bagi pengusaha yang berkomitmen untuk bekerja dan berinvestasi di Indonesia. “Yang nakal kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” katanya.
Presiden juga menyoroti contoh konkret permasalahan perizinan yang berdampak pada sektor penting, seperti impor gas untuk rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa proses perizinan yang berbelit-belit sempat menghambat pasokan gas, yang sangat vital bagi layanan kesehatan. “Kadang-kadang perizinan tidak masuk akal. Saya monitor masalah impor gas untuk rumah sakit, dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa dengan pembenahan tata kelola birokrasi dan regulasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat kemampuan negara dalam mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja melalui dukungan yang tepat bagi dunia usaha.
Permintaan Presiden Prabowo untuk percepatan deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha menjadi sinyal kuat bagi pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha dan investor. Hal ini juga menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kemudahan berusaha sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan