Media Kampung – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi langsung bergerak cepat memimpin upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pada Minggu, 18 Oktober 2026, Kepala BNPB memulai langkah operasional dengan meninjau langsung daerah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Ia bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pejabat BNPB.
Rombongan tersebut mengevaluasi kondisi terkini karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah dapat segera dipenuhi. Menurut Letjen TNI Kristomei Sianturi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi dukungan personel, teknologi, dan operasi udara.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Setibanya di Palembang, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan unsur TNI/Polri. Rapat ini fokus pada evaluasi pemantauan titik panas, efektivitas operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan operasi pemadaman kebakaran (OMC).
Dalam rapat tersebut, setiap unsur diharapkan dapat bergerak secara terpadu dengan dukungan data dan informasi terkini.
Peninjauan Langsung
Pada sore hari, Kepala BNPB bersama rombongan meninjau lokasi karhutla secara langsung. Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter patroli di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan melalui jalur darat di kawasan Talang Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi wilayah terdampak serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Kehadiran Kepala BNPB di Sumatera Selatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali operasi dan memastikan penanganan karhutla berjalan berdasarkan kondisi aktual serta kebutuhan daerah. Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di daerah tersebut.
