Tak Pandang Bulu, Mobil Dinas hingga KTMDU Jadi Sasaran Operasi Pajak Bapenda Pangandaran

Media Kampung – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran bersama Bapenda Provinsi Jawa Barat melakukan operasi gabungan pada Selasa, 19 Mei 2026. Operasi ini menyasar berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil dinas dan Kendaraan Tidak Menggunakan Daya Umum (KTMDU), dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Operasi gabungan yang melibatkan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW/P32P) Pangandaran ini tidak membedakan jenis kendaraan yang akan diperiksa, sehingga semua kendaraan yang teridentifikasi menunggak pajak menjadi target pemeriksaan.

Dengan langkah ini, Bapenda berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak hanya kendaraan pribadi, namun juga kendaraan dinas hingga KTMDU yang biasanya kerap luput dari pengawasan, menjadi fokus utama dalam operasi ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan aturan pajak secara adil dan merata.

Operasi ini juga merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan efektif. Dari sisi teknis, petugas melakukan pengecekan data kendaraan secara langsung di lapangan dan memberikan teguran atau tindakan administratif bagi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak.

Melalui operasi gabungan ini, Bapenda Kabupaten Pangandaran berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang terus mendorong optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendanaan daerah.

Hingga saat ini, operasi pajak masih berlangsung dengan penegakan yang konsisten dan tanpa pengecualian bagi semua jenis kendaraan. Bapenda mengimbau masyarakat untuk segera melunasi pajak kendaraannya agar terhindar dari sanksi dan membantu meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan bersama.