Media Kampung – Indonesia sedang berada dalam krisis multidimensi, dimana kebijakan pemerintah justru memperparah krisis iklim dan mengancam kesejahteraan rakyat.
Fenomena ini meliputi tekanan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang saling memperkuat, menimbulkan beban berat bagi pemerintah dan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan emisi karbon nasional naik 12% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah tetap mendorong program konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, meski dampaknya terhadap penurunan tutupan hutan signifikan.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kehilangan hutan seluas 1,2 juta hektar pada 2022, meningkat 8% dibandingkan 2021.
Di sektor energi, kebijakan subsidi batu bara tetap berjalan, menambah kapasitas pembangkit batu bara sebesar 3.500 MW dalam dua tahun terakhir.
Laporan Kementerian Energi mengungkap bahwa proyek pembangkit listrik batu bara baru mencapai nilai investasi 15 miliar dolar AS.
Kekeringan yang meluas di Pulau Jawa dan Sumatra meningkatkan risiko kelangkaan air bersih bagi jutaan penduduk.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menyatakan bahwa curah hujan yang tidak menentu memperparah kondisi pertanian dan kesehatan publik.
Akibat perubahan iklim, ribuan keluarga terpaksa mengungsi dari daerah rawan banjir yang semakin sering terjadi.
Data Badan Penanggulangan Bencana menunjukkan peningkatan migrasi internal sebesar 7% sejak 2020 akibat bencana alam.
Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris, berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Namun, pencapaian target tersebut masih jauh dari harapan, dengan realisasi hanya 12% pada akhir 2023.
Pemerintah meluncurkan program Nasional Adaptasi Iklim, yang mencakup pembangunan infrastruktur hijau di wilayah rawan bencana.
Para pengamat menilai program tersebut belum cukup karena tidak mengatasi akar penyebab kebijakan yang memperparah kerusakan lingkungan.
Baru-baru ini, banjir bandang di Kabupaten Malang menewaskan lebih dari 30 orang dan meluluhlantakkan ribuan rumah.
Situasi terkini menunjukkan peningkatan frekuensi bencana ekstrem, menuntut peninjauan kembali kebijakan yang selama ini mengabaikan dampak iklim.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memitigasi krisis dan melindungi masa depan Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan