Efisiensi Birokrasi: Upaya Kementerian PANRB Hemat Anggaran Hingga Rp 8 Triliun
Media Kampung – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan birokrasi di Indonesia lebih lincah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui efisiensi jabatan di tingkat daerah, yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp 8 triliun.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya pada Peresmian Bersama 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023), menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan proses retifikasi besar-besaran, khususnya pada eselon II, III, dan IV.
“Kami tengah fokus pada pengurangan 1.238 eselon II, 30.854 eselon III, dan 157.192 eselon IV. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memangkas birokrasi yang berlebihan dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien,” ujar Menteri Anas.
Pengurangan ini, menurut Anas, diambil berdasarkan analisis terhadap ketidakseimbangan jumlah perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah penduduk di beberapa daerah. “Ada daerah dengan penduduk hanya 400 ribu jiwa, namun jumlah OPD-nya hampir setara dengan daerah yang berpenduduk 4 juta jiwa. Ini tentunya menjadi pemborosan anggaran yang harus segera kita atasi,” jelasnya.
Langkah efisiensi birokrasi ini juga telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. “Presiden sangat setuju dengan program ini. Ke depan, kami berharap jumlah eselon II dan III dapat lebih diperkecil, sehingga pembiayaan untuk gaji pegawai dapat lebih efisien,” tambah Anas.
Selain itu, koordinasi intensif juga telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait variable-variabel yang menjadi dasar dalam program ini. Pemerintah juga akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) untuk melengkapi analisis tersebut.
“Kami telah menyepakati variabel-variabel yang akan digunakan dan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden terkait penyederhanaan birokrasi,” tutup Anas.
Dengan adanya program digitalisasi yang tengah dijalankan pemerintah, diharapkan jumlah struktur organisasi dan jumlah pegawai bisa dikurangi, namun fungsi dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat diutamakan. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, sekaligus memberikan dampak positif dan nyata kepada masyarakat.
