Kemacetan Ketapang-Gilimanuk Dikhawatirkan Gagal Penuhi Target Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi 8%

Media Kampung – 07 April 2026 | Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono memperingatkan bahwa kemacetan panjang di lintasan Ketapang‑Gilimanuk dapat menghambat pencapaian target pariwisata sekaligus mengancam pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Ia menilai antrian kendaraan yang menumpuk tidak hanya mengganggu arus logistik dan mudik, tetapi juga menurunkan minat wisatawan untuk menyeberang ke Bali.

Baca juga:

Toba Pulp Lestari PHK Massal 80% Karyawan Setelah Izin Pemanfaatan Hutan Dicabut

“Jangan sampai kemacetan membuat orang enggan berpariwisata,” ujar Bambang dalam rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pelabuhan Ketapang, Senin (6/4).

Sektor pariwisata memiliki efek multiplier yang besar terhadap produk domestik bruto, sehingga gangguan pada alur transportasi dapat menurunkan kontribusi sektoral secara signifikan.

Presiden menargetkan kunjungan wisatawan domestik ke Bali mencapai sekitar 12 juta orang, sementara wisatawan mancanegara diharapkan naik menjadi 7,5‑8 juta kunjungan.

Bambang menekankan bahwa pencapaian angka tersebut sulit diraih bila isu kemacetan terus mendominasi pemberitaan media.

Dalam pertemuan dengan ASDP Ketapang, Gapasdap, KPLP, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan asosiasi sopir, diputuskan perlunya percepatan solusi untuk mengatasi kemacetan lintas Jawa‑Bali.

Baca juga:

Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Galeri24 dan UBS Kompak Melemah

Hasil rapat menyimpulkan penyebab utama bukan kekurangan kapal, melainkan kekurangan dermaga di kedua sisi lintasan.

Dermaga Bulusan di Ketapang sudah tersedia, namun belum ada dermaga pasangan di Gilimanuk meski lahan siap pakai.

Estimasi biaya pembangunan dermaga Gilimanuk mencapai sekitar Rp300 miliar, yang dapat dibiayai langsung oleh ASDP atau melalui alokasi anggaran Kementerian Perhubungan.

Bambang berharap proyek selesai sebelum Lebaran tahun depan, sehingga dapat melayani peningkatan angkutan menjelang tahun baru.

Selain penambahan dermaga, rapat juga menyoroti penyempitan jalan dan jembatan menuju pelabuhan yang memperparah antrean kendaraan.

Baca juga:

Presiden Prabowo Puji Kepala Menhut yang Tolak IUP Ilegal, Tekankan Netralitas Partai

Ia telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga untuk memperlebar jalan serta memperluas jembatan pada jalur nasional lintas provinsi tersebut.

Solusi jangka pendek yang diusulkan mencakup optimalisasi Dermaga Bulusan, penambahan dermaga di Gilimanuk, dan peningkatan kapasitas akses jalan menuju pelabuhan.

Pemerintah pusat diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi ini agar tidak mengganggu pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya Bali, serta mendukung target ekonomi nasional.