AMPK Gelar Aksi Unjuk Rasa Di DPRD Deli Serdang, Soroti Anggaran Fantastis Perjalanan Dinas
DELI SERDANG – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (4/9/2025) pagi. Massa yang tiba sekitar pukul 09.30 WIB menuntut transparansi sekaligus meminta pimpinan DPRD mengembalikan anggaran perjalanan dinas senilai Rp10,2 miliar yang digunakan sejak Januari hingga Agustus 2025.
Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Polresta Deli Serdang dan Satpol PP ini diwarnai orasi lantang dari peserta aksi. Mereka datang menggunakan dua mobil pick-up dengan perangkat pengeras suara serta sejumlah angkutan umum.
Salah seorang orator, Muhari (43), menilai DPRD Deli Serdang tidak berpihak kepada rakyat.
“Uang perjalanan dinas dewan terlalu fantastis. Bahkan perjalanan dinas Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sharry, disebut mencapai Rp1,1 miliar. Ini jelas mencederai hati rakyat. Harus kita lawan,” teriaknya disambut sorakan massa.
Senada, Fatimah Sinaga dalam orasinya juga menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak seimbang dengan kondisi masyarakat, terutama para buruh dan warga miskin.
Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menambahkan bahwa persoalan tersebut diperparah dengan adanya kelompok-kelompok di tubuh DPRD sehingga banyak program pemerintah daerah tidak berjalan optimal. Ia juga menyoroti fasilitas mobil dinas Ketua DPRD yang dinilai paling mewah di Sumatera Utara dengan nilai sekitar Rp4 miliar.
“Dana perjalanan dinas sebesar Rp10 miliar seharusnya bisa digunakan untuk rakyat, misalnya memperbaiki jalan di daerah STM Hulu dan kawasan lain yang masih rusak. Begitu juga dengan prioritas bantuan BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang justru dikurangi,” tegas Hutabarat.
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD yakni M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekretaris Dewan Iwan Salewa. Namun, ketidakhadiran Ketua DPRD Zakky Sharry maupun pimpinan dewan lainnya membuat situasi sempat memanas.
Rahman Hutabarat dengan tegas menolak melanjutkan pertemuan tanpa kehadiran pimpinan dewan.
“Kami ini rakyat, bukan bandit. Masa satu pun pimpinan dewan tidak hadir menemui kami? Kalau hanya anggota dewan yang hadir, keputusan tetap akan dikembalikan ke pimpinan. Lebih baik kami keluar,” ujarnya lantang.
Akhirnya, pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu bubar setelah perwakilan massa memilih meninggalkan ruangan.
Terpisah, M. Dhanil Ginting, didampingi H. Purwa Ningrum dan Merry Sitepu, menyatakan bahwa mereka telah menerima aspirasi warga. Namun, mereka enggan menjawab alasan ketidakhadiran pimpinan dewan dalam pertemuan tersebut. (red/rizky)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.