Banyuwangi Luncurkan One ID, Warga Cukup Masukkan NIK untuk Akses Layanan Publik
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan terobosan inovatif dalam pelayanan publik. Melalui peluncuran Banyuwangi One ID, warga kini cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung untuk mengakses berbagai layanan, tanpa harus mengunggah berkas pendukung.
Inovasi ini secara resmi diluncurkan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat (23/5/2025). Banyuwangi One ID merupakan sistem integrasi data lintas layanan publik, dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan dan sosial.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien,” ujar Ipuk di hadapan tamu undangan.
Dengan sistem ini, warga bisa mengurus dokumen seperti KTP hilang atau surat kematian cukup dengan memasukkan NIK. Tidak ada lagi kewajiban mengunggah berkas-berkas seperti sebelumnya. Efisiensi pun meningkat drastis: penerbitan KTP baru kini hanya membutuhkan 1 berkas dari sebelumnya 7 berkas, dan pengurusan surat kematian disederhanakan dari 9 berkas menjadi 2.
Ipuk menekankan, One ID bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data presisi.
“Data adalah masa depan. Tanpa data yang akurat, pelayanan akan meleset sasaran, bantuan bisa salah arah, dan proses birokrasi menjadi lamban,” tegasnya.
Banyuwangi One ID juga mencakup layanan pendidikan, bantuan sosial, kepegawaian ASN, dan akan terus diperluas ke layanan lainnya.
Peluncuran ini turut diapresiasi Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Cahyono Tri Birowo, yang hadir secara daring. Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya berhasil melakukan digitalisasi layanan, tetapi juga berhasil membangun mindset aparatur yang adaptif terhadap transformasi digital.
“Banyuwangi telah menunjukkan contoh nyata bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke layar, tetapi juga mentransformasi pola pikir birokrasi untuk melayani rakyat dengan lebih baik,” ujarnya.
Cahyono menambahkan, praktik baik dari Banyuwangi akan dikaji untuk menjadi model pelayanan publik berbasis digital di tingkat nasional.
