Media Kampung – Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat pengawasan di wilayah perairan melalui program Blue Policing untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak dan racun, serta aktivitas kapal ilegal. Langkah ini menjadi salah satu prioritas program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurut Polri, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil laut.
Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan Blue Policing menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).
Pitoyo menjelaskan, pengamanan wilayah perairan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini terhadap aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut. Pendekatan itu disebut mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir.
Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Menurut Polri, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.
Pitoyo menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas pesisir dinilai menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran serta mencegah konflik di wilayah perairan.
“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.
Kemitraan itu dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.
Selain itu, pendekatan Blue Policing disebut memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.
Polri juga memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi.
















