Media Kampung, Maros – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diperjualbelikan, disalahgunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditarik oleh pemerintah. Alsintan tersebut kemudian akan dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan sesuai Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan Amran melalui keterangan tertulis pada Sabtu (2111), menyusul temuan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah yang diungkapkannya saat berada di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (2011).

Menurut Amran, bantuan alsintan merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk mendukung usaha tani, meningkatkan produktivitas, hingga memperkuat efisiensi pertanian. Karena itu, bantuan tersebut tidak boleh dijadikan objek transaksi atau sumber keuntungan pribadi.

“Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah. Ini uang negara, uang rakyat, yang diberikan untuk membantu petani, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan pribadi,” ujar Amran.

Ia menambahkan, jika ditemukan pelanggaran, bantuan akan ditarik dan dialihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan. Menurut Amran, temuan tersebut harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Amran menyatakan, Kementerian Pertanian saat ini terus melakukan verifikasi terhadap temuan praktik jual beli alsintan untuk memastikan bentuk pelanggaran dan pihak-pihak yang terlibat. “Sekarang diverifikasi temuannya. Kalau ada yang bermain-main, dihukum. Alsintannya kami tarik dan dikembalikan ke petani sesuai aturan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa penyaluran bantuan alsintan dari pemerintah tidak dipungut biaya. Petani penerima bantuan tidak diwajibkan membayar, baik kepada petugas, perantara, maupun pihak mana pun untuk memperoleh alsintan.

“Bantuan alsintan ini gratis dari pemerintah untuk petani kita. Jika ada pelanggaran, segera laporkan,” jelas Amran.

Selain itu, Amran mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar menjaga, merawat, dan mengoptimalkan pemanfaatan alsintan sesuai tujuan pemberian bantuan. Pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan juga disebut terus diperkuat untuk memastikan fasilitas negara benar-benar digunakan dalam mendukung kegiatan usaha tani.