Media Kampung, Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia secara ilegal (Satgas P2BBL) menggagalkan delapan upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri sejak dibentuk pada akhir Agustus hingga pertengahan November 2026. Dari seluruh operasi tersebut, total barang bukti yang diamankan mencapai 500.751 ekor BBL.

Menurut keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, nilai BBL tersebut berpotensi menembus Rp 250,38 miliar apabila dibudidayakan di Indonesia. Capaian itu disebut sebagai hasil operasi terpadu berbagai unsur dalam satgas.

“Capaian ini merupakan hasil operasi terpadu berbagai unsur di dalam Satgas P2BBL, yang melibatkan KKP melalui Ditjen PSDKP, TNI AL, Bareskrim POLRI, serta Badan Karantina Indonesia (Barantin),” ungkap Trenggono, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satgas P2BBL, melalui keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Kasus terbaru yang ditangani adalah terbongkarnya upaya penyelundupan 180 ribu ekor BBL di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ratusan ribu BBL tersebut rencananya akan diterbangkan menuju Batam, Kepulauan Riau, sebelum diselundupkan ke luar negeri. Modus operandi pelaku adalah menyamarkan BBL di dalam bagasi penumpang.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP selaku Wakil Kepala Pelaksana Harian Satgas P2BBL, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa penindakan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti dan pelaku lapangan. Menurutnya, upaya pembongkaran jaringan akan dilakukan hingga ke penerima.

“Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh terhadap identitas pemilik bagasi, asal-usul BBL, pihak yang mengatur pengiriman hingga penerima di Batam, serta mendalami kemungkinan keterkaitan pelaku dengan sindikat jaringan lainnya,” tegas Ipunk, sapaan Pung Nugroho Saksono.

Ke depan, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan. Fokus pengawasan juga diarahkan ke jalur-jalur distribusi krusial yang menuju wilayah perbatasan, seperti Batam dan Kepulauan Riau.