Media Kampung, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat guna mencegah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau nonprosedural. Kerja sama tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara KP2MI dan DMI di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menilai jaringan masjid yang dimiliki DMI dapat menjadi sarana untuk memperluas edukasi mengenai migrasi aman, prosedural, dan terlindungi. “Sehingga ini sebagai sarana bagi kita memperkuat edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya migrasi yang aman, prosedural, dan terlindungi dan bermartabat,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Mukhtarudin, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persiapan dan prosedur bekerja di luar negeri. Edukasi akan dilakukan bersama melalui jaringan DMI hingga ke tingkat daerah.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya menyasar calon pekerja migran Indonesia (CPMI), tetapi juga keluarga yang ditinggalkan ketika anggota keluarganya bekerja di luar negeri. “Tidak hanya kepada calon pekerja migran, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh suami atau istri ataupun anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa edukasi kepada pihak keluarga PMI penting untuk memperkuat literasi dalam kehidupan berkeluarga selama salah satu anggota keluarga bekerja di luar negeri. Mukhtarudin juga menyoroti bahwa penempatan PMI secara ilegal atau nonprosedural masih menjadi persoalan yang terjadi di berbagai daerah dan berpotensi berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Dan penguatan ini penting karena memang hari ini cukup masif terjadi di seluruh Indonesia tentang adanya penempatan pekerja yang secara ilegal, nonprosedural, yang nanti akan berujung kepada tindak pidana perdagangan orang,” ungkap Mukhtarudin.

Oleh karena itu, menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau KP2MI. Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan, untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. “Untuk itu kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk juga dengan Dewan Masjid dan ormas-ormas keagamaan yang lain,” katanya.