Media Kampung – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut dia, regulasi yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 itu menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja.

Mukhtarudin menegaskan, negara harus hadir memastikan pekerja memperoleh hak, keselamatan, dan perlindungan yang layak. Prinsip itu, kata dia, juga menjadi dasar dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air.

Ia menyebut perlindungan pekerja tidak boleh berhenti pada aspek penempatan dan hubungan kerja. Perlindungan, menurut Mukhtarudin, juga harus mencakup pemenuhan hak, kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta akses terhadap keadilan ketika pekerja menghadapi persoalan.

Mukhtarudin juga menyoroti ketentuan baru dalam undang-undang tersebut terkait tata kelola pemagangan di luar negeri. Dalam aturan itu, kewenangan perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri ditempatkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Ia menjelaskan, Pasal 40 mengatur bahwa pemagangan di luar negeri wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, Pasal 41 menegaskan penyelenggaraan pemagangan luar negeri harus menjunjung harkat dan martabat bangsa serta berorientasi pada penguasaan kompetensi kerja yang lebih tinggi.

Dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa pemagangan luar negeri harus menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta, termasuk saat menjalankan ibadah. Adapun Pasal 301 mengamanatkan bahwa perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri tetap dilaksanakan oleh kementerian selama satu tahun sejak undang-undang itu diundangkan.

Menurut Mukhtarudin, penguatan perlindungan itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi kualitas pekerja migran dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi.

Ia menilai peningkatan kualitas pekerja migran harus dibarengi pembekalan kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Dengan begitu, pekerja migran Indonesia diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat sekaligus memperoleh perlindungan yang lebih baik.