Media Kampung, Banyuwangi – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama ASDP dan pemangku kepentingan terkait mematangkan persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2027 di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan sistem berjenjang untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan berbagai potensi gangguan kelancaran arus lalu lintas.
Skema tersebut disampaikan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri, Komjen Pol. Roycke Harry Langie, saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait pada Sabtu, 21 November 2026. Rapat ini menjadi bagian dari upaya mematangkan kesiapan pengamanan jalur penyeberangan Jawa-Bali.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, pejabat utama Polri dan Polda Jawa Timur, ASDP, KSOP, serta pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan mencakup identifikasi potensi kerawanan, kesiapan fasilitas pelabuhan, hingga koordinasi penanganan situasi darurat.
Menurut Roycke, pola operasi tahun ini tidak bisa disamakan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan kondisi menjadi bahan untuk menyimpulkan pola operasi yang lebih baik. Ia menyatakan hasil rapat koordinasi akan menjadi salah satu indikator dalam mekanisme operasi, dan menilai persiapan yang dilakukan sejauh ini sudah baik karena masih tersedia waktu untuk terus melakukan perbaikan.
Beberapa hal yang dibahas dalam rapat antara lain buffer zone, port time, serta pola operasi tiba bongkar berangkat (TBB) hingga proses bongkar muat. Seluruhnya akan dikoordinasikan bersama. Roycke menyampaikan bahwa forum tersebut menyimpulkan pembentukan satu Pos Kotis sebagai kendali terpadu.
Mengenai kendala cuaca, Roycke menilai kondisi tersebut tidak bisa dilawan. Meski demikian, ia menyebut ada langkah-langkah untuk mengimbangi dan meminimalisir pengaruh cuaca yang terjadi.
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menekankan bahwa memperlancar arus penyeberangan memerlukan koordinasi di luar pelabuhan. Salah satunya dengan mempersiapkan buffer zone, tidak hanya di Banyuwangi, tetapi juga dari wilayah Probolinggo termasuk di jalan tol sebagai wilayah penyangga.
“Artinya kita perlu koordinasi. Karena kemacetan ini harus dicegah dari sebelum-sebelumnya,” ujar Media.
Ia menyebut koordinasi perlu melibatkan Kepolisian, Dinas Perhubungan, BPTD, ASDP, hingga KSOP. Dengan begitu, jadwal di Pelabuhan Ketapang termasuk kondisi cuaca dapat terinformasikan hingga ke wilayah Probolinggo, sehingga masyarakat di wilayah yang jauh dari Banyuwangi juga memperoleh informasi sebelum memasuki kawasan pelabuhan.
“Kalau sudah sampai ke wilayah Banyuwangi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, langkah tahun ini adalah mencegahnya dari wilayah jauh sampai ke Probolinggo,” kata Media.
Sebelumnya, ASDP disebut mengoptimalkan layanan dan mengoperasikan 27 kapal untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di lintas Ketapang-Gilimanuk, serta menambah dua buffer zone.














