Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa pengembangan proyek ASEAN Power Grid memerlukan kerangka hukum dan kontrak yang kuat untuk mengatur kerja sama pasokan listrik lintas negara. Menurutnya, proyek ini tidak hanya menghadapi tantangan teknis dalam menghubungkan jaringan listrik antarnegara, tetapi juga menyangkut persoalan kedaulatan serta perbedaan regulasi di masing-masing negara.

Pernyataan itu disampaikan Mari Elka dalam Conference on Indonesia Foreign Policy 2026 di Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu (21/11/2026). Ia menilai krisis energi yang terjadi saat ini mendorong negara-negara ASEAN semakin serius mewujudkan ASEAN Power Grid, gagasan yang telah dibahas selama puluhan tahun tetapi belum terealisasi karena kebutuhan menghubungkan pasokan energi lintas negara saat itu belum terlalu mendesak.

“Mari kita lakukan proyek percontohan untuk melihat apakah (proyek) ini bisa berjalan secara bilateral, sekaligus menyelesaikan semua persoalan terkait standar dan regulasi. Saya yakin pembahasannya juga pasti menyinggung soal kontrak, mekanisme pengaman, dan kontrak,” kata Mari Elka.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian bilateral, trilateral, maupun bentuk kerja sama semacamnya wajib memuat perlindungan hukum dan kontrak. Dengan adanya perjanjian tersebut, pihak yang dirugikan memiliki dasar untuk membawa persoalan ke pengadilan apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan.

Mari Elka menyebut setidaknya terdapat dua proyek percontohan yang dapat menjadi langkah awal pengembangan ASEAN Power Grid, yakni proyek interkoneksi listrik Singapura-Kepulauan Riau dan proyek di Kalimantan. Keduanya memiliki karakteristik berbeda karena proyek Singapura-Kepulauan Riau menggunakan jalur bawah laut, sementara proyek di Kalimantan berbasis darat.

“Dan kita belum punya, saya rasa kita belum memiliki aturan untuk itu, kita harus memikirkan bagaimana cara meregulasinya jika jalurnya berada di bawah laut, bukan Ada persoalan-persoalan lain,” tutur Mari Elka.

Ia berharap keberhasilan dari proyek percontohan ini dapat menjadi model yang direplikasi di negara atau wilayah lain. Menurut Mari Elka, keberhasilan implementasi awal juga dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara ASEAN untuk memperluas integrasi jaringan listrik di kawasan.

Selain kerangka hukum dan kontrak, Mari Elka turut menyoroti pentingnya mekanisme pemantauan dalam pelaksanaan peta jalan ASEAN Power Grid. Menurutnya, peta jalan yang hanya memuat arah kebijakan secara umum tidak akan cukup tanpa disertai rencana aksi yang jelas dan mekanisme evaluasi yang terukur.