Media Kampung, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia menangani 207 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam periode sepekan, 13-19 November 2026. Dari 510 korban yang teridentifikasi, sebanyak 62 orang di antaranya adalah anak-anak.
Data tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11). Penanganan kasus merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum TPPO secara serentak di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres jajaran.
“Selama periode tersebut telah menangani kasus sebanyak 207 laporan polisi yang mana dengan korban itu secara total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang,” kata Nurul Azizah.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, sebanyak 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki, dan 13 persen anak-anak. Polri menyatakan mengedepankan prinsip perlindungan korban dengan memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus masing-masing korban.
Dalam pengungkapan tersebut, jajaran Polri juga mengamankan 238 tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki peran beragam, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga muncikari.
“Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan maupun sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut,” ujar Nurul.
Selain penegakan hukum, Polri melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Selama periode yang sama, Polri menggelar 279 kegiatan Rise and Speak dengan total 47.550 peserta. Kegiatan itu menyasar kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban TPPO, khususnya perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah rawan perdagangan orang.
Nurul mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan. Peringatan ini menjadi relevan mengingat modus perekrutan kerja masih menjadi salah satu pintu masuk kasus perdagangan orang.
Di sisi lain, Polri bersama instansi terkait melakukan pemulangan dan pendampingan terhadap korban. Sebanyak 84 korban berhasil dipulangkan selama periode 13-19 November 2026.
“Proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban,” ucap Nurul.
Polri juga menyatakan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam upaya perlindungan terhadap korban TPPO.














