Media Kampung, Jakarta – Tim hukum Gibran Rakabuming Raka, Ade Darmawan, menilai gaji dan tunjangan yang diterima Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden merupakan hak yang telah diatur dalam undang-undang. Pernyataan itu disampaikan Ade menyusul munculnya pihak-pihak yang mempersoalkan hak keuangan Gibran setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya.

Ade menegaskan, status Gibran sebagai mantan wakil presiden tidak serta-merta membuat hak yang telah melekat selama menjabat dapat dipersoalkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Ya kan enggak berdasar. Itu kan hak bagi wakil presiden atau pejabat. Apalagi wakil presiden mundur dari jabatannya, menyatakan berhenti, maka diatur dalam undang-undang. Kalau enggak, hapus undang-undangnya dulu. Nah, dia pakai dasar apa,” ujar Ade kepada Cumicumi.com, Kamis (19/11/2026).

Dalam pernyataannya, Ade meminta pihak yang mempersoalkan gaji dan tunjangan Gibran menunjukkan dasar hukum yang digunakan. Menurutnya, ketentuan mengenai hak keuangan pejabat negara telah memiliki landasan peraturan perundang-undangan.

Ia pun menilai langkah mempersoalkan hak keuangan Gibran tidak memiliki dasar yang kuat apabila hanya didasarkan pada pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, Ade menyebut Gibran tidak seharusnya tinggal diam menghadapi berbagai persoalan hukum yang menyeret namanya setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

“Mas Gibran juga tidak boleh diam juga sekarang, karena dia sudah bukan wakil presiden. Dia sudah berhenti, tentunya dia juga memiliki perhitungan-perhitungan terhadap orang-orang ini,” tuturnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan resmi mengenai pihak mana yang mempersoalkan hak keuangan Gibran maupun dasar hukum yang mereka gunakan.